RENGAT, GORIAU.COM - Indragiri Hulu ternyata mencatatkan angka pengangguran yang sangat tinggi. Dari data yang ada, tingkat pengangguran di daerah ini mencapai 48 persen. Dari persentase itu 33 persen diantaranya pangangguran tetap.

Anggota Komisi A DPRD Inhu Arifudin Akhalik, Senin (18/2/2013) di Pematang Reba mengatakan, sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat pengangguran di Kabupaten Indragiri Hulu memang sangat tinggi, mencapai mencapai 48 persen. Dan ini akan menimbulkan dampak sosial yang sangat tinggi bagi masyarakat.

''Tingginya tingkat pengangguran ini sangat berpengaruh terhadap daerah, ini juga akan mendorong tingginya tingkat kriminalitas. Ini harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, jika tidak, tentu akan menimbulkan permasalahan yang besar nantinya, ibarat bom waktu yang suatu saat akan meledak, sementara disisi lain hampir Rp800 miliar APBD Kabupaten Indragiri Hulu dihabiskan untuk belanja pegawai,'' katanya.

Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran ini, menurutnya, adalah minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Indragiri Hulu ini yang disebabkan kurangnya penegakan aturan daerah. ''Kita banyak memiliki perusahaan namun banyak perusahaan yang tidak menggunakan tenaga kerja lokal, seharusnya tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam sebuah perusahaan,'' terangnya.

Penyebab lain tingginya tingkat pengangguran ini, tambahnya, adalah kurangnya skill (keahlian) yang dimiliki oleh para pencari kerja, sehingga sulit untuk bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar. Seharusnya keberadaan BLK (Balai Latihan kerja) yang ada di Air Molek Kecamatan Pasir Penyu dapat dimanfaatkan untuk membentuk kemampuan dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya bagi para pencari kerja (Pencaker).

Selama ini kita menilai keberadaan BLK ini kurang dimanfaatkan. Sementara Kabupaten Indragiri Hulu terus menganggarkan dana untuk pelatihan tenaga kerja. Selain itu, Pemerintah Pusat melalui Disnaker Pusat juga menganggarkan sebesar Rp20 miliar pertahun, yang jika tidak digunakan tentu akan kembali ke kas negara,'' katanya Lagi.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hulu, Kewat Widiyanto melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan R Jon Efendi mengakui bahwa masalah lapangan pekerjaan memang sering tidak seimbang dengan para pencari pekerjaan. ''Itu bukan berarti lapangan pekerjaan tersebut tidak ada, namun tidak sesuai dengan skill yang dimiliki,'' singkatnya. (aun)