PEKANBARU – Pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn, menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang mempertegas larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil merupakan langkah penting dalam menjaga batasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis, Kamis (13/11/2025).

Amar Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (13/11/2025) menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat mengemban jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri.

“Putusan ini memberi garis batas yang jelas agar tidak terjadi rangkap jabatan yang berpotensi mengganggu prinsip netralitas dan profesionalitas Polri,” ujar Ragil.

Menurutnya, batasan tersebut penting untuk memastikan jabatan sipil terbebas dari konflik kepentingan aparat penegak hukum yang masih aktif.

“Per hari ini, polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil tanpa lebih dulu mengundurkan diri atau pensiun. Secara hukum, setelah 13 November 2025, tidak ada alasan bagi polisi aktif untuk tetap berada di jabatan tersebut,” katanya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai keberadaan anggota Polri aktif di jabatan sipil berpotensi mengganggu desain ketatanegaraan, melemahkan batasan kekuasaan, dan bertentangan dengan prinsip civil supremacy. Ragil menegaskan bahwa pilihan hukum bagi mereka kini hanya dua. “Pertama, mundur dari jabatan sipil. Kedua, pensiun atau mengundurkan diri dari Polri,” urainya.

Ia menilai publik kini menunggu langkah pemerintah terkait sejumlah polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. “Kita tunggu saja keputusan resmi berikutnya. Apakah mereka memilih tetap berada di jabatan sipil dan meninggalkan institusi kepolisian, atau tetap sebagai anggota Polri dan kembali ke institusi asal,” tambahnya.

Sebagai pengamat hukum tata negara, Ragil melihat putusan MK ini sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian struktur ketatanegaraan dan mencegah tumpang tindih peran antara aparat negara dan jabatan sipil. “Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut integritas sistem konstitusi dan kepentingan publik dalam pemerintahan yang bersih,” tutupnya. ***