JAKARTA – Rencana pengerahan pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza memasuki tahap baru setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan sebanyak 20.000 prajurit TNI telah dipersiapkan untuk menjalankan misi kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.

Sjafrie menyebut seluruh proses penyiapan merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pasukan yang disiapkan bukan berorientasi tempur, melainkan untuk memperkuat upaya pemulihan di Gaza.

"Kami maksimalkan 20.000 prajurit kami siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi," ungkapnya di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).

Pasukan tersebut dirancang untuk memberikan layanan medis bagi warga yang menjadi korban perang serta membantu pembangunan infrastruktur dasar yang hancur. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman bagi proses politik menuju perdamaian yang lebih stabil.

"Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik," tambahnya.

Selain pengerahan personel, TNI AU dipastikan tetap menjalankan misi bantuan logistik melalui airdrop. Program bantuan ini disebut sudah berlangsung sepanjang tahun dan akan terus dilakukan sebagai dukungan jangka panjang.

Ketika disinggung mengenai waktu pengiriman pasukan perdamaian, Sjafrie menegaskan keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan belum ada tenggat waktu yang dapat disampaikan ke publik.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menyatakan kesiapan penuh pasukan jika sewaktu-waktu diminta terjun ke Gaza. Sikap ini menegaskan respons atas komitmen Presiden untuk mendukung stabilitas kawasan tersebut.

"TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI," ujarnya di Jakarta.

Freddy menyampaikan setiap keterlibatan TNI di luar negeri didasari keputusan politik presiden. Secara teknis, ia menjelaskan pasukan TNI sudah terbiasa menjalani pelatihan kesiapsiagaan, termasuk interoperabilitas dan kemampuan operasi di berbagai kondisi.

"Personel tersebut rutin menjalani pelatihan interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional di berbagai medan," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh prajurit siap diberangkatkan kapan pun setelah ada instruksi resmi dari pemerintah pusat dan Panglima TNI.
"Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia, berdasarkan pada legal standing nasional dan internasional," urainya. ***