PEKANBARU – Stigma Riau sebagai provinsi korup dengan "hat-trick" korupsi gubernur tempo hari belum lagi luntur, sekarang cacat citra itu kembali mengemuka.

''Dari gaya hidup mewah pejabat, kasus korupsi, proyek yang mangkrak, hingga indeks korupsi yang berada pada tingkat yang tidak menggembirakan, semua ini membuat kita bertanya, dimana fungsi pengawasan,'' ujar pengamat sosial politik dan intelektual Muslim di Riau, Andree Armilis kepada GoRiau.com, Sabtu (27/5/2023).

Andree mengatakan, pertanyaan itu kemudian mendapat jawaban ketika salah seorang anggota legislatif provinsi buka suara, bahwa ada dua hal yang jadi sumber persoalan: aparat penegak hukum yang tidak berintegritas dan anggota legislatif yang tersandera, takut bersuara karena khawatir dikorek dan disingkap aib dan kesalahannya.

Menutup Andree, hal seperti itu sebenarnya apologetik saja. Masyarakat tentu masih harus bertanya lebih lanjut, kenapa bisa para legislator ini punya banyak kasus? ''Jawabannya bisa sangat panjang dan berbelit, tapi intinya bahwa demokrasi kita di level daerah ini telah gagal menghadirkan wakil rakyat yang kredibel dan fungsional,'' jelasnya.

''Jadi kehadiran sebagian besar anggota dewan ini memang minim manfaat. Wujuduhu ka 'adamihi, ada atau tidak sama saja, eksistensinya tidak signifikan,'' ujarnya.

Menurut Andree, para legislator daerah ini seringkali memainkan peran yang tumpang tindih dengan eksekutif. Turun mengaspal jalan, membagi-bagikan proyek pembangunan dari dinas terkait kepada konstituennya, dan lain-lain hal yang ini tentu saja supaya terlihat bekerja dan sebagai tabungan suara untuk terpilih kembali pada periode selanjutnya. ''Kita jadi bingung, ini dewan atau SKPD,'' tutur Andree.

Ditambahkannya, seharusnya para anggota dewan iberkonsentrasi untuk melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang memang fungsi pokoknya, utama sekali bab pengawasan. Kerja mereka bukan hal-hal teknis pembangunan, tapi kerja intelektual dalam mengapresiasi kehendak publik dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat tersebut dalam produk legislasi, mengefektifkan kajian anggaran, serta memastikan eksekutif melaksanakan hal tersebut secara bersih dan konsekuen.

''Legislatif mesti mengambil peran setara dengan eksekutif dan berhadap-hadapan sebagai partner sekaligus rival. Jadi kita tidak butuh anggota-anggota dewan yang sekadar menjadi kolaborator bahkan jadi kacung pemerintah (eksekutif),'' tegasnya.

Untuk itu, perlu bagi masyarakat untuk betul-betul memperhatikan siapa yang akan mewakilinya di legislatif di pemilu yang tidak lama lagi.

''Carilah calon yang berintegritas dan juga punya kapasitas. Jangan pilih lagi artis-artis baliho yang otaknya kosong dan moralnya rusak. Nantinya kita akan repot sendiri, sudahlah harus mengawasi eksekutif secara mandiri sebab anggota dewannya bungkam, harus lagi mengawasi perangai dewan itu sendiri. Lelah kita, dua kali kerja,'' jelasnya.

Dan jangan lagu pemilu yang akan datang, hanya sekedar ajang memberi pekerjaan bagi para badut politik yang minus secara moralitas, integritas maupun pemikiran, tutup Andree. ***