PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkompinda) Riau menyuarakan adanya sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) di lima desa yang menjadi sengketa antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Provinsi Riau secara serentak.

"Sosialisasi Pemilu oleh Pemerintah dan penyelenggara Pemilu harus dilaksanakan. Supaya, pemikiran masyarakat semakin terbuka," ujar Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Hasmu Purwanto.

Menurutnya, masyarakat di lima desa tidak mendapat pencerahan tentang Pemilu. Sehingga, mereka sangat mudah dihasut pihak-pihak tertentu.

Hal yang sama juga diutarakan Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Riau M. Naim, dimana cara yang tepat untuk mengatasi permasalahn di lima desa hanya dengan sosialisasi. "Sosialisasi ini harus dilakukan," tegasnya.

"Sosialisasi harus dilakukan secara intens oleh pihak-pihak terkait. Sehingga, golput tidak terjadi pada Pileg mendatang di lima desa tersebut," tegasnya.

Dukungan untuk melakukan sosialisasi secara bersamaan juga dianjurkan oleh Sutjipto yang mewakili Korem 031/WB. Sebab, ia menilai permasalahan ini hanya akan merugikan rakyat. "Kasihan rakyat yang tak tahu apa-apa, hanya dengan uang sekian rupiah, mereka mau bentrok," katanya.

"Permasalahan tapal batas, sesungguhnya itu urusan Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah harus tegas, singga rakyat tidak terombang ambing seperti ini. Rugi rakyat dengan kondisi ini. Kasihan kita," ulas Sutjipto.

Kalau perlu, lanjut Sutjipto, Caleg yang berasal dari Rohul dan Kampar hadir. Mereka menjelaskan ke masyarakat tentang kondisi saat ini. "Dalam arti kata, mereka (Caleg Rohul) harus legowo," ujarnya.

Sementara itu, Kasubbid Intelijen Politik Polda Riau, A. Safar Nst, SH, MH melihat kondisi masyarakat di lima desa mengalami depresi sosial. Mereka kebingungan untuk berlindung. "Akhirnya, terjadi bias kemana-mana," katanya.

"Ya, sosialisasi Pemilu ini harus dilakukan. Supaya, masyarakat tidak kebingungan lagi," katanya.

Mendengar usulan tersebut, Bawaslu Riau dan KPU Riau sangat setuju untuk melaksanakan sosialisasi secara serentak di lima desa. Dengan catatan, sosialisasi tersebut difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Riau.

"Kalau forum ini bulat, kami siap untuk turun dengan mengajak KPU Kampar dan KPU Rohul," ujar Ketua KPU Riau Nurhamin.

Selama ini, kata Nurhamin, KPU Riau bukan tidak ingin melakukan sosialisasi di lima desa. Namun, mereka membutuhkan dukungan dari Forkompinda Riau. "Dukungan seperti ini yang kami butuhkan," ujarnya.

Kesiapan untuk turun juga diutarakan Bawaslu Riau. Lebih tegas Edy Syarifuddin menyatakan siap untuk turun kapan saja. Ia berjanji akan mengawal proses Pileg di lima desa dengan melibatkan kedua Panwaslu.

"Kesepemahaman seperti ini yang selama ini kami butuhkan. Sehingga, pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar," katanya.

Walau semua pihak menyatakan siap untuk turun, ternyata solusi tersebut masih mentok di pihak pemerintah. Pasalnya, untuk menyelesaikan persoalan ini penyelenggara harus turun bersama pemerintah.

"Kami belum bisa mematikan kapan kita turun," ujar Riska Utama selaku Kakan Kesbangpolinmas Riau yang mewakili Gubernur Riau. Riska meminta, Bawaslu Riau dan KPU Riau untuk menghadap Annas Maamun.

"Notulen rapat kan ada, nanti KPU dan Bawaslu sampaikan ke Gubri," pinta Riska. Riska tak mampu mengambil kebijakan dengan alasan harus dikomunikasikan dengan Gubri.

"Nanti malam saya akan berjumpa dengan Asisten I Sekdaprov Riau. Hasil ini akan kami sampaikan juga. Namun, KPU dan Bawaslu harus jalin komunikasi dengan Gubri," tutup Riska.(san)