PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau Mardianto Manan mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menghabiskan Rp 1,3 miliar per unit atau Rp10 miliar untuk 8 unit pembelian mobil listrik. Mardianto mengungkapkan bahwa pihaknya menilai kebijakan tersebut kurang tepat, mengingat masih banyak prioritas pembangunan yang harus diperhatikan.

Mardianto Manan menjelaskan, "Karena hemat saya, pembangunan infrastruktur di Riau masih banyak yang harus diprioritaskan, apalagi untuk infrastruktur Riau Pesisir yang masih butuh diberikan perhatian khusus pemerintah agar bisa menunjang ekonomi masyarakatnya."

Mardianto menambahkan, "Saya pribadi menolak saat pengadaan mobil listrik ini dibahas DPRD provinsi Riau, tapi saya pribadi saja kan tidak cukup untuk mengubah kebijakan."

Menurut Mardianto, anggaran sebesar Rp 10 miliar yang diusulkan untuk pengadaan mobil listrik seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di daerah Riau Pesisir yang masih membutuhkan perhatian lebih. Ia berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Mardianto Manan mengingatkan pemerintah agar lebih bijaksana dalam menentukan prioritas dan menghindari terlalu fokus pada belanja, sambil melupakan pembangunan yang penting. "Harusnya pemerintah lebih menimbang mana yang prioritas dan yang tidak prioritaskan, jangan sibuk dengan belanja-belanja saja, dan melupakan pembangunan," pungkasnya.

DR Mardianto Manan MT merupakan anggota Komisi I DPRD Provinsi Riau yang kritis terhadap kebijakan pembelian mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Riau, terutama di Riau Pesisir, harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. ***