PEKANBARU, GORIAU.COM - Setelah mendapat sorotan media nasional dan lokal, akhirnya sekitar 40 wartawan berasal dari media cetak, online dan televisi lokal serta nasional di Riau, hari ini, Kamis, 12 Desember 2013, jadi berangkat ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keberangkatan ke-40 jurnalis itu difasilitasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau dikepalai Fahmizal Usman. Informasi diperoleh, para wartawan berangkat menggunakan pesawat Lion Air dengan penerbangan pertama pukul 07.00 WIB. Mereka berada di Lombok selama tiga hari.

Namun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengutuk keberangkatan puluhan wartawan itu yang terkesan hanya menghabis-habiskan uang rakyat yang dialokasikan lewat APBD Riau.

''Kepastian ini kita peroleh dari wartawan yang berangkat dan lakukan liputan di Pemprov Riau. Dari awal, AJI Pekanbaru sangat tidak setuju plesiran dibungkus journalist trip ini. Tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kemampuan dan SDM jurnalis di Riau. Apalagi ini terjadi di penghujung tahun,'' kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Fakhrurrodzi, Kamis (12/12/2013), di Pekanbaru, Riau.

Ia mengaitkan kinerja Biro Humas Pemprov Riau, hampir tidak ada sama sekali memberikan pelatihan-pelatihan bagi jurnalis yang melakukan peliputan di Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, jelasnya, ketiadaan kreatifitas dalam mengelola program dan anggaran berdampak copy paste kegiatan setiap tahunnya.

''Bagi yang berangkat mereka diwajibkan memakai baju batik yang telah dibikin dan dibayar menggunakan APBD Riau saat bertemu Humas serta wartawan di Lombok, NTB,'' kata Fakhrurrodzi.

AJI Pekanbaru juga memperkirakan anggaran dihabiskan untuk keberangkatan ke-40 jurnalis tersebut hampir mendekati ratusan juta. Indikatornya, komponen tiket pesawat terbang pulang pergi, penginapan, transportasi, uang saku, pembuatan baju batik, dan biaya lainnya selama tiga hari di Lombok, NTB. Sayangnya, beberapa wartawan yang mencoba mengorek berapa anggaran tersebut, sama sekali tidak diberikan Humas Riau.

''Informasi kita peroleh, bagi yang berangkat mereka memperoleh uang saku Rp 75 ribu per harinya. Jika dikalikan, uang rakyat yang disedot Rp 3 juta per hari. Ini baru satu item anggaran saja,'' jelasnya.

Malahan, tuturnya, seorang wartawan media cetak nasional sempat ditelepon wartawan yang berangkat. Dalam perbincangan tersebut, ia diminta foto kopi KTP untuk laporan kegiatan keberangkatan.

''Padahal kawan media cetak nasional itu jelas-jelas menolak dan tidak berangkat. Akhirnya, ia bersikukuh tak mau memberikan foto kopi KTP-nya dengan pertimbangan takut disalahgunakan," jelasnya.

Selain itu, selama tiga tahun berturut-turut anggaran Humas dihabiskan untuk advertorial di media lokal baik cetak maupun online dengan konten keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Zainal.

''Padahal Silpa Riau pada 2012 mencapai Rp 1,7 triliun dari APBD Rp 8,4 triliun. Ini bukti nyata birokrat di Riau tak mampu lakukan serapan anggaran. Hingga awal Desember ini, realisasi anggaran hanya 60 persen," jelasnya. (rls)