PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang perumahan. Penandatanganan berita acara serah terima (BAST) tersebut digelar di Perkantoran Wali Kota, Kecamatan Tenayan Raya, Jumat (3/12/2021).

"Kita menerima Fasos dan Fasum. Penyerahan Fasos dan fasum dari pengembang, khususnya di rumah-rumah bersubsidi, di rumah-rumah RSS. Maksudnya supaya sarana dan prasarana umum dan sosial yang ada di dalam lingkungan itu dapat dipelihara dan dirawat oleh pemerintah," ujar Walikota Pekanbaru Firdaus usai acara.

Menurutnya, serah terima ini dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan perawatan fasilitas tersebut. Pemerintah tidak bisa menangani kalau itu belum bisa diserahkan, dan pengembang juga tidak akan mampu menangani.

"Maka inilah yang digesa. Oleh Kasubag KPK juga mendorong daerah-daerah, agar pengembang untuk melakukan serahterima ini agar penanganan, perawatan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya niat kita menyediakan rumah yang sehat untuk masyarakat mesti berkelanjutan. Jangan rumah sehat yang sudah dibangun kemudian tidak terawat kembali lagi menjadi rumah kumuh," jelasnya.

Ia menegaskan, aturan ini berdasarkan sekadar perkada atau peraturan kepala daerah, namun akan ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Kalau nanti pengembang tidak lagi mengurus administrasi, sementara di lapangan butuh, maka pemerintah harus mengambil alih. Itu nanti di atur dalam Perda. Mulai (perawatan) tentu 2023, ini kan APBD 2022 kita sudah ketok palu," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, hingga saat ini sudah ada 10 perusahaan yang menyerahkan aset tersebut.

"Kita lihat dari total izin yang kita berikan lebih kurang 490, tiga tahun terakhir mulai dari 2018, 2019, 2020 yang mengajukan ke kita baru 75. Dari 75 itu 10 sudah diserahterimakan kepada Pemko," paparnya.

Ia merinci, 26 pengajuan masih memerlukan dasar hukum dan administrasinya. Pemko sedang menyusun Perda tentang penyerahan aset tersebut.

"Kemudian ada 39 itu sedang dibangun. Mungkin setelah dibangun nanti, baru diserahkan ke pemerintah daerah," pungkasnya. ***