JAKARTA – Nepal diguncang kerusuhan besar setelah pemerintah memblokir akses ke sejumlah media sosial, termasuk Facebook. Aksi protes yang pecah Senin (8/9/2025) itu menewaskan sedikitnya 19 orang dan menjadi gelombang demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Ribuan massa menyerbu gedung parlemen di Kathmandu. Polisi berusaha membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan peluru karet, namun bentrokan semakin meluas. Seorang pengunjuk rasa bahkan menyebut aparat "menembak secara membabi buta," kepada ANI yang dikutip Reuters, Selasa (9/9/2025).

Kerusuhan mengakibatkan lebih dari 100 orang terluka, termasuk 28 aparat keamanan. Para korban dievakuasi ke rumah sakit dengan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Dua korban tewas diketahui berasal dari kota Itahari, wilayah timur Nepal.

Aksi ini dipicu kebijakan pemerintah yang memblokir media sosial pekan lalu dengan alasan banyak digunakan untuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penipuan daring. Namun, langkah itu memicu kemarahan publik karena sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal merupakan pengguna internet aktif.

Gelombang protes didominasi anak muda, pelajar, dan mahasiswa yang membawa poster bertuliskan "Hentikan korupsi, bukan media sosial" serta "Anak muda melawan korupsi."

Situasi politik semakin memanas setelah Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, mengundurkan diri dengan alasan tanggung jawab moral. Sementara itu, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat darurat kabinet untuk membahas krisis ini.

Aksi tersebut menunjukkan kekecewaan generasi muda terhadap pemerintah yang dianggap gagal memberantas korupsi dan menyediakan lapangan kerja. "Ini adalah protes generasi baru di Nepal," ungkap seorang demonstran.

Nepal sendiri masih menghadapi ketidakstabilan politik sejak penghapusan monarki pada 2008. Hingga kini, sudah ada 14 pemerintahan, namun tidak satu pun berhasil menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh. ***