PEKANBARU – Awal September ini, kawasan DPRD Provinsi Riau dipadati oleh empat gelombang massa aksi dari berbagai kampus: Universitas Riau (Unri), UIN Suska Riau, Universitas Muhammadiyah Riau (Umri), dan Universitas Islam Riau (UIR). Meski berbeda jam dan tuntutan, keempat aksi tersebut memiliki pola yang sama. Para pejabat publik turun menemui demonstran dalam waktu kurang dari dua jam setelah massa tiba.

Jika dibandingkan dengan aksi Unri di Jalan Cut Nyak Dien pada pertengahan Agustus lalu, pola itu tampak kontras. Kala itu, mahasiswa harus menunggu sejak pukul 10.00 WIB di bawah terik matahari. Gubernur Riau Abdul Wahid baru keluar menemui massa lima jam kemudian. Lamanya waktu tunggu membuat situasi memanas. Dua gerbang kantor gubernur; baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki, roboh akibat dorongan massa.

“Pejabat publik berusaha menunjukkan kesediaan mendengar rakyat. Respons cepat ini jadi strategi untuk menjaga legitimasi sekaligus menghindari eskalasi konflik,” ujar Agung Wicaksono, akademisi dan Pengamat sosial politik Riau, kepada Goriau, Rabu (3/9/2025). Ia menyebut fenomena ini bisa dibaca lewat teori responsiveness dalam ilmu politik.

Agung menilai pola ini memiliki sisi positif. Dari perspektif good governance, pejabat yang cepat menemui massa menunjukkan adanya semangat keterbukaan. Keterlibatan publik dalam dialog dianggap sebagai langkah menuju transparansi dan partisipasi politik yang lebih luas, sesuatu yang jarang terlihat di Riau pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa respons cepat pejabat publik bukan tanpa risiko. Jika pertemuan dengan demonstran hanya berhenti pada catatan tanpa kebijakan lanjutan, maka respons semacam itu bisa berubah menjadi sekadar formalitas. Politik simbolis semacam ini, menurutnya, akan melemahkan kepercayaan publik di kemudian hari.

“Risiko symbolic politics memang ada—yaitu politik yang hanya berhenti pada simbol dan gestur. Jika tidak ada policy follow-up, maka kecepatan menemui massa hanya akan jadi formalitas belaka,” kata Agung.

Menurutnya, kunci agar pertemuan antara pejabat publik dan massa tidak mandek di ruang audiensi adalah adanya accountability mechanism. Aspirasi harus terdokumentasi dengan baik, tindak lanjut perlu jelas, dan mahasiswa sebaiknya dilibatkan dalam forum monitoring. Tanpa mekanisme semacam itu, ruang dialog hanya akan berakhir sebagai catatan seremonial.

“Dengan begitu, dialog bisa bertransformasi menjadi kebijakan nyata,” ujarnya menambahkan.

Agung juga menilai, jika pola respons cepat pejabat publik ini konsisten disertai tindak lanjut nyata, ia bisa memperkuat deliberative democracy—demokrasi yang mengedepankan dialog dan partisipasi. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada pertemuan tanpa substansi, ia berpotensi melahirkan ritual politics yang justru melemahkan demokrasi.

“Gunakan ruang dialog sebagai pintu masuk, bukan titik akhir. Dengan semangat civic engagement, mahasiswa dan masyarakat sipil harus terus mengawal, mendokumentasikan, dan menyuarakan tuntutan agar tidak berhenti di retorika,” kata Agung menutup. ***