BENGKALIS, GORIAU.COM - Susunan pengurus KONI Kabupaten se-Riau tampaknya segera mengalami perubahan sebelum memasuki tahun 2013 pasca lahirnya surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik dalam kepengurusan KONI. Setelah KONI Pelalawan mengumumkan secara resmi akan menggelar Muscablub pertengahan Desember mendatang, kini giliran KONI Bengkalis yang akan melakukan hal serupa.

Hanya saja berbeda dengan KONI Pelalawan yang sudah siap melakukan perubahan struktur kepengurusan karena sudah melakukan konsultasi ke KONI Pusat, KONI Bengkalis masih tahap meminta persetujuan pengurus untuk menggelar Muscablub.

Informasi yang dihimpun wartawan, Minggu (18/11/2012) dari beberapa pengurus KONI, sudah hampir separuh pengurus setuju menggelar Muscablub dalam waktu dekat. Pertimbangannya, untuk keselamatan dan kemajuan olahraga di Bengkalis karena sesuai aturan dan UU Olahraga, pejabat publik mulai dari PNS hingga anggota DPRD atau yang mendapatkan gaji dari negara, tidak diperbolehkan menjadi pengurus KONI baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

''Infonya seperti itu. Saat ini sedang dilakukan penggalangan dukungan dari pengcab-pengcab olahraga. Sudah separoh yang teken,'' ujar salah seorang pengurus Pengcab olahraga yang enggan namanya disebut, Minggu (18/11/2012).

Sementara itu, salah seorang pengurus KONI Kabupaten Bengkalis, Sriyono saat dikonfirmasi, Minggu (18/11/2012) membenarkan ada rencana Muscablub tersebut. ''Namun Muscablub tentunya harus melalui proses yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KONI. Dimana dua pertiga dari kepengurusan cabang olahraga harus menyetujui dengan menyertakan alasan-alasan yang akurat,'' ujarnya.

Diakuinya, memang ada keinginan sejumlah pengurus cabang olahraga untuk melaksanakan Muscablub. Tetapi sebaiknya tidak perlu ada Muscablub, cukup pengurus cabor meneken surat permintaan mundur ketua umum sekarang dan apabila memang mayoritas Pengcab menginginkan sebaiknya ketua umum mengundurkan diri.

Menurutnya, secara organisasi KONI Bengkalis tidak vakum. Yang tidak pernah aktif adalah ketua umum bersama beberapa orang jajaran pengurus, sedangkan mayoritas pengurus lain tetap menjalankan tugas dan fungsinya di KONI.

Seperti diketahui larangan pejabat publik menjadi pengurus KONI sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Akan tetapi, kenyataan banyak daerah yang melanggar aturan tersebut dan memaksakan pejabat publik, seperti gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, serta anggota DPRD untuk menjadi pengurus KONI.

Dan melihat adanya indikasi pelanggaran maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2011 sudah melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti masalah itu. Dalam surat tersebut, KPK mengidentifikasi tiga temuan, yakni dilanggarnya azas umum pengelolaan keuangan daerah (APBD) bagi sepakbola, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dari APBD.

Lalu Mendagri juga mengeluarkan surat edaran Nomor 800/2398/SJ tanggal 28 Juni 2011 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Pada Kepengurusan KONI dengan Jabatan Struktural dan Jabatan Politik. (jfk)