SELATPANJANG - Terhitung tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017, KPU kabupaten kota menerima berkas bukti keanggotaan dari partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019. Berkas itu akan diverifikasi (penelitian administrasi) tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017.

Anwar Basri, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kepulauan Meranti mengatakan, Bimtek dan tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu 2019 telah dilaksanakan, Senin (2/10/2017) malam. Pendaftaran Parpol di KPU Pusat, sementara di KPU kabupaten kota hanya menerima salinan bukti keanggotaan Parpol saja. Data dari tiap Parpol akan dimasukkan ke sistem informasi parpol (Sipol) yang bisa diakses semua Parpol bersangkutan.

Kata Anwar, sesuai PKPU no 07 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU kabupaten kota (termasuk Kepulauan Meranti) mulai menerima salinan bukti keanggotaan Parpol mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2017.

Lalu, tanggal 17 Oktober hingga 15 November 2017, KPU akan melakukan penilitian administrasi dari Parpol bersangkutan. Pemeriksaan itu menyangkut, KTA, KTP, kantor, kepengurusan dan anggota. Untuk perbaikan administrasi, diberi kesempatan mulai tanggal 18 November sampai tanggal 1 Desember 2017.

Disampaikan Anwar lagi, KPU akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Parpol peserta Pemilu 2019 mulai tanggal tanggal 15 Desember 2017 hingga tanggal 4 Januari 2018. Perbaikan setelah verifikasi faktual mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2017.

Ditambahkan Ketua KPU Kepulauan Meranti Yusli SE, ada perbedaan antara pendaftaran Parpol tahun 2014 lalu dengan Pemilu 2019. Pemilu 2014 pendaftaran diverifikasi dari kabupaten kota, provinsi, hingga pusat. Namun untuk 2019 Parpol terlebih dahulu mendaftar di KPU Pusat. Dari pusat akan dikirim berkas Parpol ke Sipol. "Masing-masing Parpol bisa mengakses Sipol itu. Mereka diberikan password," ujar Yusli.

Jika saat verifikasi faktual nanti ada pengurus yang ganda, tambah Yusli, maka orang tersebut diberi kesempatan untuk memilih (partai mana) dan harus membuat pernyataan. "Tahun ini Parpol harus mempunyai pengurus dan anggota sekurang-kurangnya 10 persen dari jumlah penduduk (Meranti)," tambah Yusli.

Saat verifikasi faktual nantinya, hanya 10 persen dari 10 persen jumlah penduduk Meranti yang dipakai (sekitar 260 orang pengurus dan anggota, red). Sistemnya secara acak dan berjenjang.

Kepengurusan Parpol di tingkat kabupaten, harus memiliki kepengurusan di kecamatan sebanyak 50 persen dari jumlah kecamatan. Itu tertuang dalam PKPU no 11 tahun 2017 tentang pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Daerah. "Di Meranti ada 9 kecamatan, minimal Parpol harus ada kepengurusannya di 5 kecamatan," ungkap Yusli.

"Intinya KPU meranti tidak mempersulit verifikasi ini, kami bekerja sesuai aturan. Bagi Parpol yang kurang faham, berkoordinasilah dengan KPU selama masa pendaftaran, kami punya operator itu," kata Yusli. ***