
BANDUNG - Para guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar deklarasi bertajuk Mencegah Kemunduran Demokrasi, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/2/2024).
Dikutip dari Inews.id, guru besar ITB Prof Yasraf Amir mengatakan, deklarasi ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa.
"Apa yang kita saksikan sekarang adalah semakin lama saya melihat semakin tidak merdeka, padahal merdeka adalah cita-cita bangsa. Nah, deklarasi ini untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa," ucap Yasraf.
"Oleh karena itu saya mengajak menyuarakan kemerdekaan ini dengan kita ucapkan bersama-sama, merdeka," sambungnya.
Berikut ini sembilan poin yang disampaikan para guru besar dan dosen ITB dalam deklarasi tersebut.
1. Mendukung pilpres yang jujur, adil dan damai serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
2. Mendukung pemimpin sebagai negarawan serta menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
3. Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara republik Indonesia sebagai negara hukum, yang menjunjung tinggi asas-asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4. Mendukung pemimpin dan pihak pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi, yang berada di atas semua kelompok dan golongan.
5. Mendorong para pemimpin bangsa untuk berperan sebagai penengah dalam masyarakat yang terpolarisasi saat ini, dengan mengayomi semua kelompok dan golongan yang berbeda, untuk menghindari keterbelahan masyarakat yang mengancam kesatuan bangsa.
6. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan kepentingan negara-bangsa yang lebih besar di atas kepentingan kelompok dalam setiap tindakannya, dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dilandasi asas keadilan dan inklusivitas.
7. Mendorong pemimpin dan pihak pihak yang terlibat menjalankan sikap adil dan berpihak kepada semua dalam proses demokrasi, dengan memberikan fasilitas dan perlakuan yang sama bagi setiap kontestan pilpres, untuk menjaga pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Mendorong pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mendahulukan pembangunan fondasi kepemimpinan bangsa yang kuat secara terstruktur dan sistematis untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, yang memiliki integritas, rasa keadilan, prestasi, serta kinerja tinggi, untuk membawa kepada kemajuan bangsa.
9. Mendorong pemimpin meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan sumberdayanya dengan memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan prioritas menggunakan sumberdaya dan teknologi dalam negeri.***