
JAKARTA - Indonesia dan Uni Eropa (UE) resmi menandatangani dua perjanjian ekonomi, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-European Union Investment Protection Agreement (IEU-IPA) di Brussel, Belgia, Sabtu (21/11/2026). Kesepakatan perdagangan serta perlindungan investasi itu dirampungkan usai kedua pihak menempuh proses perundingan selama satu dekade dengan setidaknya 19 putaran negosiasi. Lewat persetujuan ini, 90,4 persen pos tarif UE bakal langsung turun menjadi nol persen ketika perjanjian mulai berlaku.
Naskah IEU-CEPA diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Komisioner Eropa untuk Perdagangan dan Keamanan Ekonomi, Hubungan Antarkelembagaan, dan Transparansi, Maroš Šefčovič dengan disaksikan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen. Dalam agenda yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menandatangani naskah IEU-IPA bersama perwakilan UE, turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyampaikan bahwa penandatanganan IEU-CEPA membuka peluang lebih besar bagi produk unggulan Tanah Air untuk memasuki pasar UE.
"Setelah melalui perjalanan panjang selama satu dekade dan setidaknya 19 putaran perundingan, akhirnya Indonesia dan UE menandatangani I-EU CEPA di Brussels," ujarnya lewat keterangan resmi, dikutip Minggu (22/11/2026).
Begitu IEU-CEPA berlaku, 90,4 persen dari total pos tarif UE langsung dipangkas menjadi nol persen. Penghapusan tarif langsung tersebut mencakup minyak kelapa sawit beserta sejumlah produk turunannya, karet, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil. Sebanyak 7,92 persen pos tarif lainnya akan dihapus secara bertahap dalam periode 3 hingga 15 tahun, sehingga keseluruhan pos tarif UE yang tercakup dalam kesepakatan mencapai 98,35 persen.
"Lebih dari 98 persen pos tarif UE akan memberikan akses pasar dengan tarif preferensial bagi produk ekspor unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, dan berbagai produk manufaktur lainnya," jelasnya.
Manfaat IEU-CEPA tidak hanya terbatas pada penurunan bea masuk perdagangan. Kesepakatan tersebut turut meliputi sejumlah bidang, mulai dari perdagangan barang dan jasa, investasi, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, hingga pembangunan berkelanjutan.
"Persetujuan ini membuka peluang kerja sama bagi UE di sektor industri pengolahan, otomotif, energi terbarukan, dan ekonomi digital Indonesia. Penguatan kepastian hukum dan transparansi juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan dapat diprediksi," tuturnya.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu menerangkan bahwa kedua perjanjian memiliki peran saling melengkapi. IEU-CEPA memperluas akses pasar dan peluang kerja sama dagang, sedangkan IEU-IPA memperkuat kepastian sekaligus perlindungan bagi penanam modal.
Dalam naskah IEU-IPA, investor mengantongi sejumlah jaminan meliputi perlakuan yang adil dan setara, prinsip nondiskriminasi, perlindungan dari pengambilalihan investasi yang tidak sesuai hukum, serta kepastian transfer modal maupun keuntungan terkait investasi. Meski begitu, pemerintah tetap memiliki ruang menetapkan kebijakan dan regulasi demi kepentingan nasional, termasuk untuk kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, serta pembangunan berkelanjutan.
Ia memandang perpaduan kedua perjanjian tersebut bisa mendorong masuknya investasi berkualitas dari Eropa, khususnya bagi pengembangan industri manufaktur dan hilirisasi di dalam negeri.
"Perjanjian ini juga akan membuka peluang bagi pelaku usaha Uni Eropa untuk melakukan investasi strategis di Indonesia, khususnya dalam memperkuat integrasi rantai pasok (supply chain) guna mendukung pengembangan industri manufaktur," paparnya.
Peluang penanaman modal yang dibidik mencakup pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai, industri kimia serta farmasi, energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, hingga industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Ia juga menyoroti potensi kerja sama energi hijau karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.600 gigawatt (GW) yang dapat digarap lewat kolaborasi teknologi dengan negara-negara UE.
"Beberapa strategi investasi yang bisa dijalankan antara lain di bidang energi hijau (green energy). Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.600 GW yang antara lain di pembangkit listrik tenaga surya, hydro, angin, dan lain sebagainya," tambahnya.
Catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal dari 27 negara anggota UE di Indonesia menyentuh USD1,93 miliar sepanjang Januari hingga September 2026. Belanda menempati posisi negara anggota UE dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia, disusul Prancis dan Jerman. Berdasarkan sektornya, industri kimia dan farmasi menjadi tujuan utama penanaman modal dari kawasan Eropa dengan porsi 19 persen dari total investasi UE.
Penandatanganan IEU-CEPA dan IEU-IPA diharapkan kian memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus menopang agenda hilirisasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita yakin dan percaya bahwa impact langsung dari perjanjian ini akan menaikkan realisasi investasi Uni Eropa di Indonesia," lanjutnya.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menyebutkan kesepakatan ini menghubungkan 450 juta penduduk UE dengan salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Usai penandatanganan di Brussel, kedua belah pihak bakal melanjutkan tahap ratifikasi atau pengesahan di tingkat domestik. Pemerintah Indonesia berharap IEU-CEPA dan IEU-IPA berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. ***