JAKARTA, GORIAU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (26/9/2013) menggelar sidang perdana atas kasus sengketa Pemilukada Provinsi Riau, dimana Pemohon pasangan calon gubernur Riau Achmad-Masrul Kasmy serta KPU Riau selaku Termohon. Kedua Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di MK.

Dalam sidang perdana, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan yang dimohonkan pasangan nomor urut 4 Achmad-Masrul Kasmy dalam Pilkada Riau 4 September, dalam hal ini dibacakan kuasa hukumnya A. Partamijaya menyebutkan alasan-alasan Pemohon mengajukan keberatan dan pembatalan penetapan hasil Pemilukada Riau tahun 2013.

''Pemohon adalah pasangan cagub dan cawagub Riau tahun 2013 dengan nomor urut 4, dan Pemohon menyatakan keberatan dan menolak keabsahan serta keberlakuan Keputusan KPU Riau Nomor 131/Kpts/KPU-Prov-004/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Cagub dan Cawagub Riau,,'' tegasnya.

Bukan hanya itu saja, Pemohon juga keberatan atas keputusan KPU Riau yang menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Anas Maamun-Arsyaddjuliandi Rahman sebagai peringkat pertama serta pasangan calon nomor urut 1 Herman Abdullah-Agus Hidayat sebagai peringkat kedua.

Selain hal di atas, Pemohon juga keberatan kedua pasangan yang dinyatakan lolos keputaran kedua oleh KPU Riau, sebab terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan urut nomor 2 beserta Tim suksesnya dan pasangan nomor urut 1 beserta Tim suksesnya. "Sehingga Pemilukada Riau tidak berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta tidak demokratis dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Dijelaskannya, dalam pelaksanaan Pemilukada Riau terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif diseluruh kabupaten dan kota di Riau, antara lain, Pekanbaru, Kampar, Rohil, Pelalawan, Siak, Kuansing, Rohul, Inhil.

''Dimana dalam pelanggaran tersebut ada banyak bentuk, antara lain, ribuan saksi Pemohon dihalangi oleh Termohon untuk mendapatkan sertifikat hasil penghitungan suarat untuk pasangan cagub dan cawagub di semua wilayah Kabupaten Rohil.

"Warga Sumut diperbolehkan memilih di Wilayah Kabupaten Rohil dan praktek politik uang yang dilakukan pasangan nomor urut 2 membagi-bagikan uang kepada pemilih Ketua KPPS di seluruh Kota Lama, Kecmatan Kunto Darussalam Kabupaten Rohul.

Bukan hanya itu saja, sebutnya, puluhan PNS di wilayah delapan kabupaten/kota, seperti, kota Pekanbaru, Kampar, Rohil, Pelalawan, Siak, Kuansing, Inhil. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, kepala kelurahan hingga RT/RW beserta jajaranya dimobilisasi dan dipaksa mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 1 dan 2," sebutnya.

"Maka dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan KPU Riau, pasangan nomor urut 1 dan 2. Maka Pemohon meminta kepada MK untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pemenang dalam Pemilukada Riau tahun 2013," ungkapnya.

Kalau memang hal itu tak terlaksana, setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suarat ulang di delapan wilayah, di antaranya, Pekanbaru, Kampar, Rohil, Pelalawan, Siak, Kuansing, Rohul, dan Inhil selambat-lambatnya 90 hari setelah putusan ini.

Sidang kedua akan berlangsung 30 September pukul 09.00 WIB dengan menghadirkan 25 saksi. (amd)