PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kini tengah merumuskan kebijakan baru untuk memaksimalkan pendayagunaan aset daerah guna memperkuat struktur pendapatan. Fokus utama evaluasi ini tertuju pada Hotel Aryaduta Pekanbaru yang berdiri di atas lahan strategis Jalan Diponegoro.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (6/2/2026) mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah khusus agar aset-aset bernilai tinggi ini mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Momentum ini berbarengan dengan pembenahan internal di tubuh PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) pasca perombakan pucuk pimpinan melalui RUPSLB.

Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pemetaan mendalam terhadap model bisnis BUMD tersebut. Tujuannya agar PT SPR tidak hanya sekadar mengelola, tetapi juga mampu memberikan deviden yang berkelanjutan bagi pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

"Intinya, kami akan segera rapat kembali dengan tim PAD yang sudah dibentuk. Semua skema pengelolaan dan arah bisnis akan dibahas di sana," jelas SF Hariyanto.

Mengenai polemik perpanjangan kontrak Hotel Aryaduta dengan grup Lippo Karawaci, SF Hariyanto memberikan klarifikasi bahwa secara prosedural tidak ditemukan pelanggaran hukum. Namun, ia menyayangkan minimnya transparansi informasi yang diterima pemerintah provinsi sebagai pemegang saham utama saat proses negosiasi berlangsung.

Kekecewaan tersebut muncul karena Pemprov Riau merasa tidak dilibatkan secara utuh dalam pembahasan detail kerja sama sejak tahap awal. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu evaluasi besar-besaran terhadap manajemen aset yang ada.

"Secara mekanisme memang benar, hanya saja kami sebagai pemegang saham tidak diberi tahu prosesnya. Itu yang kemarin kami sesalkan," katanya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa saat ini seluruh kendali atas pengelolaan Hotel Aryaduta sepenuhnya telah berada dalam pengawasan pemerintah daerah. Tim internal telah membedah seluruh dokumen perjanjian untuk memastikan kepentingan daerah terlindungi.

"Kami akan segera rapat dengan tim. Perjanjian-perjanjian kerja sama sudah kami pelajari dan semuanya kini berada di bawah penguasaan pemegang saham," pungkasnya. ***