JAKARTA - Anggota Fraksi PKS DPR RI, Nasir Djamil buka-bukaan soal kinerja legislasi di DPR RI, Nasir menyinggung kejelasan sistem hingga pragmatisme politis di parlemen.

"Jadi, kita di DPR itu kan tergantung kesepakatan. Kalau mau cepat, bisa. Kalau mau lambat, bisa. Mau dihilangkan juga bisa," kata Nasir dalam Diskusi Forum Legislasi 'MD3 Perlu Dipisah? Kurs' Pimpinan, Jalan Tengah atau Jalan Buntu?" di Media Center Parlemen, Jakarta, Selasa (25/06/2019).

Terkait revisi UU MD3 yang menjadi tema, Nasir mengaku pihaknya tak memaksakan agenda itu harus segera direalisasi. Katanya, "kalau memang belum saatnya ya nggak masalah,".

Tapi, politisi yang sudah hampir 15 tahun menjadi legislator itu menyatakan, para pihak mesti tetap memperhatikan substansi dari persoalan sistem hukum dan demokrasi yang sebenarnya.

Ads
"Jadi demokrasi kita, bukan demokrasi Ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi kita, Keuangan yang Maha Kuasa," ujar Nasir.

Kondisi demikian itu lah yang kemudian, kata Nasir, berbuntut keinginan untuk kembali mengaskan haluan negara agar negara bisa "mencapai cita-citanya seperti dicita-citakan pendiri Bangsa,".

Termasuk, lanjutnya, bagaimana menjadikan MPR itu bisa menjadi lembaga yang berwibawa dan bermartabat dengan diisi oleh orang-orang yang kompeten.

Kultur kinerja legislasi yang "tergantung kesepakatan" dan ketidak jelasan haluan negara, juga tergambar dari sistem hukum demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini dimana Indonesia banyak menggunakan sistem eropa kontinental tapi juga tak sepenuhnya.

Ia lantas tegas mempertanyakan, "sampai kapan kita mau begini?"

Masyarakat politik di Indonesia, menurut Nasir, harus tiba pada satu titik kesepakatan untuk bersama-sama menyatakan "stop" pada cara-cara mix dan uji coba soal sistem hukum dan demokrasi agar Demokrasi di Indonesia tak melulu "Demokrasi Trial and Error".***