TELUK KUANTAN, GORIAU.COM - Musyawarah Cabang (Muscab) ke-4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kuantan Singingi (Kuansing) sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme partai. Hasil Musyawarah Pimpinan Wilayaah (Muspimwil) Riau pada Februari 2015 silam merupakan dasar pelaksanaannya.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Riau, Ades Agus Hartanto menjawab pertanyaan beberapa kader PKB Kuansing yang merasa dirugikan dengan Muscab 8 Juli lalu.

"Pelaksanaan Muscab sudah benar, dari dulu sudah disampaikan bahwa PKB akan melaksanakan re-struktur secara besar-besaran dengan jalan Muscab dipercepat," ujar Ade kepada GoRiau.com, Minggu (12/7/2015) sore melalui selulernya.

Dipercepatnya Muscab yang seharusnya pada tahun 2017 mendatang, kata dia, semata-mata untuk mempersiapkan diri pada tahun 2019 mendatang. "Persiapan dilaksanakan sejak sekarang, agar pada Pileg mendatang kita lebih matang," kata Ade.

Menurutnya, pada prinsipnya tidak ada persoalan pada Muscab PKB se-Riau beberapa hari lalu. Jika ada persoalan, hal itu hanya bersifat intern. "Ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik, tak perlu dibesar-besarkan."

"Kalau kurang puas, silahkan tanya ke DPC atau DPW. Kita ini kan organisasi, wadah untuk menampung kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Kalau mau cari keuntungan pribadi, saya pikir tidak di PKB tempatnya," ulas Ade.

Dengan demikian, segala kebijakan diambil secara kolektif kolegial. Jika ada yang merasa tak terlibat, seharusnya melibatkan diri dan berbaur untuk membesarkan partai. "Saya pikir, AD/ART yang dimaksud oleh kader tersebut, merupakan yang lama. AD/ART kita sudah diperbarui ketika Mukhtamar di Surabaya kemaren."

"Intinya adalah, semua dasar sudah terpenuhi dan DPP juga merestui," tegas Ade. Ia menyatakan, SK kepengurusan DPC se-Riau periode 2012-2017 sudah dicabut dan saat ini SK periode 2015-2020 sedang diproses.

Terkait kader yang membangkang, PKB akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikatakan Ade, setiap kader harus mampu mengamankan seluruh kebijakan partai. "Apabila tidak bisa, pasti ada sanksi."

"Muscab ini bagian dari mensolidkan barisan. Oleh sebab itu, semua kader harus menerima segala hasil kesepakatan dalam Muscab beberapa waktu lalu," ulas Ade. Ia berharap, kader yang mempertanyakan Muscab agar intropeksi diri.(***)