PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan kutipan sampah sukarela mulai Juli 2025 untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di tingkat kelurahan. Iuran ini akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah (LPS) yang telah dibentuk di masing-masing wilayah.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan, pembentukan LPS di seluruh kota hampir rampung. Operasional lembaga ini dijadwalkan dimulai pada 2 Juli 2025.

"Secara perencanaan, LPS baru dimulai 2 Juli mendatang. Namun saat ini sudah berjalan hampir sepenuhnya," ujarnya, Senin (30/6/2025).

Ia menjelaskan percepatan pembentukan LPS dilakukan menyusul pemutusan kontrak kerja sama pengangkutan sampah dengan pihak ketiga. Ke depan, LPS bertugas mengangkut sampah dan diberikan kewenangan untuk menarik iuran kebersihan secara sukarela.

"Masyarakat boleh memilih. Jika ingin sampahnya dijemput petugas LPS di lingkungan masing-masing, maka diharapkan ikut berpartisipasi membayar iuran sukarela," ungkapnya.

Agung menekankan, pelaksanaan LPS tetap perlu diawasi agar tidak terjadi pemaksaan terhadap masyarakat.

"Tidak boleh ada paksaan atau hal yang memberatkan," tambahnya.

Warga yang tidak menggunakan layanan LPS tetap diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan.

"Kita berharap masyarakat memahami pentingnya iuran dalam mendukung operasional LPS agar pengangkutan sampah di kota dapat berjalan optimal," jelasnya.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru memutus kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah. Seluruh proses kini dialihkan menjadi sistem swakelola dengan memberdayakan LPS di 83 kelurahan.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar mengatakan, sistem baru ini lebih dekat dengan masyarakat dan diharapkan lebih efektif.

"Mulai Juli 2025, kita langsung gunakan LPS. Ini menjadi sistem baru yang lebih dekat dengan masyarakat dan diharapkan lebih efektif," katanya.

Ia menyebutkan skema teknis seperti armada dan koordinasi antarwilayah tengah dipersiapkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga terus melakukan pembenahan menyambut perubahan ini.

Dengan sistem swakelola berbasis kelurahan, pemerintah berharap tidak ada lagi persoalan tumpukan sampah yang berlarut-larut di berbagai sudut kota. (ant)