RENGAT, GORIAU.COM - Seiring berakhirnya izin hak guna usaha (HGU) PT Tunggal Perkasa Plantations, Indragiri Hulu, per tanggal 31 Desember 2012, maka keesokan harinya, tanggal 1 Januari 2013, lahan seluas 10.201,87 hektar tersebut harus dikembalikan ke negara.

Demikian disampaikan Ketua LSM LP5SBI (Lembaga Pengkajian Pemantauan Penerapan Pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana), Banteng Yudha Pranoto kepada wartawan dari Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Menurutnya, HGU PT TPP No:08/06/1981 seluas 10.201,87 hektar berakhir tanggal 31 Desember 2012, dan karena tidak di perpanjang, maka sesuai PP RI No: 40 Tahun 1996 pasal 17 ayat 2, HGU PT TPP sudah dihapus dan tanahnya menjadi tanah negara.

''Karenanya, Pemdakab Indragiri Hulu harus melakukan upaya paksa untuk menghentikan aktifitas PT TPP diatas lahan HGU Nomor: 08/06/1981 seluas 10.201.87 Hektar tersebut,'' tegasnya.

Selain itu, tambah Banteng, berdasarkan surat kepala BPN RI Cq Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor: 3042/143-300/XI/2010 dan surat Nomor: 4661/143-300/XII/2012, PT TPP juga berkewajiban melepaskan 20 persen kepada Koperasi Citra Usaha Mandiri (KCUM) sebagai kebun plasma, dari nilai luasan HGU PT TPP.

''Apabila PT TPP tidak beritikat baik maka kami seluruh komponen masyarakat yang tergabung dalam wadah KCUM, akan menguasai atau menduduki lahan kebun sawit PT TPP HGU Nomor:08/06/1981 minimal 20 persen,'' tandas Banteng Yudha Pranoto. (aun)