YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah. Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai Ketua Tim Pengelolaan Tambang.

Dikutip dari Kompas.com, penunjukan Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah itu diumumkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam rapat Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, Ahad (28/7/2024).

Haedar menyebutkan, penunjukan Muhadjir Effendy sudah melalui pertimbangan sangat cermat.

"Kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendy," kata Haedar dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Ahad (28/7/2024).

Diketahui, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy merupakan Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi. Haedar mengingatkan, Muhadjir dipilih bukan karena kapasitasnya sebagai Menko PMK.

"Bukan sebagai Menko PMK. Jadi mohon nanti jangan ditulis, Ketuanya Menko PMK, nanti istana pindah ke sini nih," ucap Haedar.

Tim pengelolaan tambang Muhammadiyah juga diisi jabatan Sekretaris dan sejumlah anggota. Mereka adalah Sekretaris Muhammad Sayuti, kemudian anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji dan Arif Budimanta.

Sebelumnya, melalui konferensi pers, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Pengumuman itu dibacakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

"Setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 13 Juli 2024 memutuskan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah," kata Abdul Mu'ti dikutip dari tayangan Youtube Muhammadiyah Channel, Ahad.***