JAKARTA – Wali Kota Pekalongan dan Wali Kota Sukabumi melarang Muhammadiyah menggunakan lapangan milik pemerintah sebagai tempat pelaksanaan shalat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Jumat, 21 April 2023.

Menanggapi larangan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan di tengah perbedaan penetapan waktu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, negara harus hadir secara adil dan ihsan.

Haedar mengingatkan, dalam urusan keagamaan, jangan sampai terjadi rezimentasi agama di tubuh negara ini.

“Lebaran Idul Fitri boleh berbeda, tetapi kita bisa bersama merayakan dan melaksanakannya. Kalau besok ada perbedaan itu adalah hal yang lumrah karena ini soal ijtihad, sampai nanti kita bersepakat ada kalender Islam global," kata Haedar di kampus Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Ahad (16/4/2023), seperti dikutip dari fajar.co.id.

Guru Besar Sosiologi ini menyatakan, penggunaan satu lokasi untuk Shalat Ied yang berbeda hari tidak membatalkan salah satu diantara keduanya.

Bahkan, lanjut Haedar, lokasi tersebut mendapat keberkahan dua kali lipat karena digunakan untuk Shalat Ied dua kali.

“Kalau misalkan tidak memberi fasilitas yang selama ini digunakan menjadi milik negara, untuk yang berbeda seperti besok Muhammadiyah lebaran 21 (April 2023), tidak perlu bikin larangan. Syukur lebih kalau silahkan gunakan, hari ini digunakan Muhammadiyah, besok digunakan tanggal 22," paparnya.

Terkait dengan permintaan izin Muhammadiyah di beberapa daerah menggunakan fasilitas negara sebagai tempat Shalat Ied, Haedar mengatakan, itu bukan karena Muhammadiyah tidak memiliki fasilitas sendiri, tapi Muhammadiyah ingin menegaskan bahwa fasilitas negara adalah milik seluruh golongan dan rakyat.

“Biasanya kita juga punya fasilitas-fasilitas, tapi bukan itu. Kami bisa menyelenggarakan di tempat kami. Tapi yang kami inginkan adalah negara, pemerintah dengan segala fasilitasnya itu milik seluruh golongan dan rakyat," tegas Haedar.

Terkait pandangannya itu, Muhammadiyah sama sekali tidak menuntut lebih.

Mengutip perkataan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno dalam Pidato 1 Juni, Haedar menyebut bahwa Indonesia bukan milik satu orang, satu golongan, hanya golongan bangsawan saja, tapi Indonesia milik semua untuk semua.

“Lebih dari itu, mari kita bangun bangsa ini menjadi lebih maju. Kalau persoalan-persoalan tadi itu kan persoalan rumah tangga kita berbangsa dan bernegara, ada dinamikanya tidak perlu didramatisasi," ungkapnya.

“Tapi yang tidak kalah penting adalah, bisakah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan alamnya yang kaya raya, ke depan kita manajemen dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dalam spirit berkemajuan,” pungkasnya.***