JAKARTA - Surat protes tulisan tangan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (8/4/2026). Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, menyatakan mosi tidak percaya terhadap peradilan militer yang menangani kasus percobaan pembunuhan dengan air keras terhadap dirinya. Ia menuntut para pelaku diadili di peradilan umum demi memutus rantai impunitas yang kerap melindungi prajurit dari jerat hukum.

Penolakan ini mencuat deras setelah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI melimpahkan berkas perkara empat prajurit Badan Intelijen Strategis berinisial NDP, SL, BHW, dan ES ke Oditurat Militer II-07 Jakarta Selasa (7/4/2026). Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai langkah tersebut cacat prosedur dan sarat nuansa ketergesaan karena korban utama sama sekali belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik militer.

"Dalam artian bahwa atas nama korban, Andrie masih belum mendapatkan keadilan," tegas Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi, Fatia Maulidiyanti.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, turut menyoroti kejanggalan dalam upaya percepatan sepihak dari instansi militer tersebut. Ia mendesak majelis hakim konstitusi agar segera memutus uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI agar aparat yang melakukan tindak pidana murni dapat diseret ke meja hijau peradilan sipil.

Di tengah manuver tertutup peradilan militer, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuka tabir baru yang mengejutkan publik. Penelusuran independen lembaga negara ini mendeteksi keberadaan belasan orang yang diduga kuat ikut mendalangi teror mematikan tersebut, bukan sekadar empat prajurit eksekutor lapangan.

"Per hari ini, kita punya indikasi lebih dari empat (orang terlibat). Belasan," ungkap Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian.

Temuan ini diyakini menjadi amunisi krusial untuk menarik kasus keluar dari yurisdiksi peradilan militer. Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, mengamini bahwa keberadaan terduga pelaku lain di luar institusi tentara membuka ruang intervensi pengadilan umum untuk mengadili seluruh pihak yang terlibat.

Pakar militer sekaligus Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menyarankan skema pengadilan koneksitas sebagai jalan tengah penegakan hukum. Mekanisme ini memungkinkan pengusutan terpadu dan transparan antara aktor militer dan sipil dalam satu berkas dakwaan. Pemisahan persidangan justru berisiko melahirkan disparitas putusan yang saling bertentangan dan mengubur kebenaran materil dari konspirasi kejahatan tersebut.***