PEKANBARU, GORIAU.COM - Serupa tapi tak sama. Begitulah nasib yang diterima anggota DPRD Riau pasca pelarangan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan dinas atau plat merah. Meski kedudukannya setara dengan pejabat eselon dua, namun perlakuan pemerintah ternyata berbeda. Jika pejabat eselon II mendapat anggaran pembelian Pertamax, namun anggota DPRD Riau justru beli dari uang kantong sendiri.

''Seluruh anggota DPRD Riau beli Pertamax dengan uang sendiri karena memang tak boleh dianggarkan. Hanya unsur pimpinan yang ditanggung,'' ungkap anggota DPRD Riau, Ir Kirjuhari saat bincang-bincang dengan GoRiau.com siang ini.

Menurutnya, anggota dewan sebenarnya mengeluh karena penggunaan kendaraan dinas plat merah jenis X-Trail termasuk boros, apalagi kalau anggota tersebut melakukan kegiatan keluar kota. Sementara umumnya anggota berasal dari kebupaten yang memakan jarak tempuh cukup panjang.

Sementara pejabat eselon yang setara dengan DPRD di pemerintahan yakni para kepala dinas dan badan dan pejabat eselon II lainnya sudah dianggarkan pemerintah untuk pembelian Pertamax. Jadi saat ini, walau sama-sama setara eselon II namun perlakuan tetap berbeda.

Mahalnya harga Pertamax juga memaksa anggota DPRD mengurangi penggunaan kendaraan dinas berplat merah. Banyak anggota DPRD Riau saat terpaksa pakai mobil pribadi. ''Apalagi kendaraan dinas itu juga tidak dilengkapi biaya perawatan, anggota DPRD Riau harus merawat sendiri, padahal itu kendaraan hanya pinjam pakai bukan kepemilikan pribadi, tapi biaya service dan seluruhnya ditanggung oleh pribadi,'' ungkapnya.

Karena itu, menurut Kirjuhari, perlu kebijakan baru agar seluruh kendaraan dinas khususnya yang pinjam pakai juga dianggarkan. ''Yang perlu diubah adalah kebijakannya, selama kebijakan atau peraturan pemerintah belum berubah, tetap saja akan sama,'' tegasnya. (nti)