PEKANBARU, GORIAU.COM - Hingga hari ini, Jumat (4/1/2013), Pergub Upah Minimum Kabupaten dan Kota 2013 belum juga ditandatangani Gubernur Riau. Meski begitu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan (Disnakertransduk) Riau memastikan, UMK yang sudah ditetapkan, sudah bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan.

Kepala Disnakertransduk Riau melalui Kepala Seksi (Kasie) Syarat Norma Kerja Seniyanto kepada wartawan, Jumat (4/1) mengatakan, SK atau Pergub tentang UMK 2013 memang belum terbit, tetapi hasil tetapan UMK yang sudah disepakati Dewan Pengupakan Kota dan Kabupaten, sudah bisa dipedomani untuk pembayaran upah.

''Semua kabupaten/kota di Provinsi Riau sudah mengajukan draf UMK 2013 ke Disnakertransduk untuk diterbitkan SK atau Pergub. Jadi hanya menunggu SK Gubernur, sebenarnya ini tidak ada masalah lagi, UMK 2013 tetap berlakukan per 1 Januari oleh perusahaan,'' kata Seniyanto.

Dia mengingatkan, walau belum ada SK, bukan berarti perusahaan diperbolehkan pakai SK yang lama. Perusahaan wajib menyesuaikan dengan hasil kesepakatan dewan pengupahan daerah masing-masing.

Sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ssudah jelas dicantumkan aturan-aturan yangberlaku. ''Bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran UMK untuk pekerja/buruh diatas kesepakatan maka tidak dibenarkan untuk menurunkanya. Perusahaan harus menjaga hubungan harmonis dengan pekerja,'' ujarnya.

Seniyanto menjelaskan, berdasarkan 12 draf UMK 2013 diajukanya setiap kabupaten/kota yang diterima Disnakertransduk Riau untuk diterbitkanya Pergub, diketahui Kabupaten Bengkalis merupakan UMK 2013 tertinggi dari yang lainnya, yakni Rp1.610.000.

''Kabupaten Bengkalis yang tertinggi yakni Rp1.610.000. Disusul Siak Rp1.600.000, Inhu sebesar Rp1.548.888, Rohil Rp1.520.000, Meranti Rp1.510.000, Inhil Rp1.492.000, Kampar Rp1.492.000, Dumai Rp1.490.000, Kuansing Rp1.447.800, Rohul Rp1.450.000, Pekanbaru Rp1.450.000 serta Pelalawan Rp1.445.000,'' urainya. (rdi)