PANGKALAN KERINCI – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bersama Gubernur Riau, Abdul Wahid, serta jajaran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), meninjau langsung kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Minggu (13/7/2025). Kunjungan dimulai dari Posko Taktis TNTN di Kabupaten Pelalawan.

Dalam keterangannya, Menteri Hanif menyebut TNTN merupakan kawasan konservasi penting yang menjadi habitat bagi satwa megafauna seperti gajah dan harimau Sumatera.

"Saya telah berada di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Kawasan ini sangat penting untuk melindungi binatang utama megafauna yaitu di antaranya gajah dan harimau Sumatera," ungkapnya.

Ia menegaskan, kondisi satwa endemik Sumatera saat ini berada dalam ancaman serius. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sebagai dasar hukum bagi upaya restorasi.

"Gajah dan harimau Sumatera cenderung semakin berkurang tiap tahun. Maka, Presiden memerintahkan kami untuk melakukan penertiban kawasan hutan," jelasnya.

Penanganan restorasi TNTN kini berada di bawah koordinasi langsung Menteri Lingkungan Hidup. Hanif menyebut, langkah awal dimulai dari komunikasi dengan berbagai pihak termasuk masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan tersebut.

"Pak Presiden melalui Menteri Pertahanan menugaskan saya mengkoordinir restorasi ini. Karena itu, kita harus banyak berbicara dengan semua pihak, termasuk masyarakat," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, pendataan warga menjadi langkah awal yang sangat krusial agar restorasi berjalan damai dan adil.

"Data awal sangat kami perlukan. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama merestorasi TNTN. Data ini akan kami olah secara sistematis," terangnya.

Menteri Hanif menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses pendataan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan menjaga keberlangsungan hidup satwa maupun manusia.

"Kami mohon keterbukaan semua pihak. Restorasi ini bukan formalitas, tapi upaya nyata agar hutan tetap terjaga, satwa hidup, dan masyarakat tenang," urainya.

Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengajak masyarakat tidak terpancing provokasi dan mendukung proses pendataan. Ia menegaskan, data akurat menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan solusi terbaik.

"Jangan sampai tidak mau didata, jangan terprovokasi. Pemerintah ingin mencarikan solusi terbaik. Semua didata, dari sanalah kebijakan akan ditentukan," pungkasnya. ***