PEKANBARU - Membangunan pendidikan yang berkualitas tidak cukup dengan besarnya dana yang dianggarkan melalui APBD, namun partisipasi dan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat jauh lebih efektif. Tidak ada pendidikan gratis tanpa ikut campur tangan masyarakat untuk membiayainya.

"Bebas pungutan bukan berarti tidak ada partisipasi orang tua untuk sekolah, sehingga tak ada pungutan yang dibebankan. Tapi biaya yang dipungut dari masyarakat sebaiknya tidak sama setiap anak didik. Meski di APBD anggaran untuk pendidikan terus naik setiap tahun, tapi biaya operasional juga terus naik. Jadi partisipasi masyarakat masih perlu," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau Dr. H. Kamsol pada kegiatan Halal Bi Halal bersama Ikatan Pensiunan Dinas Pendikan, Kamis (21/7/2016).

Halal bi halal ini di Aula Disdikbud Riau ini menghadirkan tokoh pendidikan Riau dan pensiunan Disdikbud Riau, seperti Jauzuli Ahmad, Prof. Suardi, MS dan lainnya.

Menurut Kamsol, pendidikan mengalami banyak perubahan mendasar. Seperti perubahan siklus sebelum dan sesudah otonomi daerah. Meski demikian, pendidikan tetap menjadi hak anak bangsa.

"Karena diamanatkan undang-undang, semuanya harus dapat terlayani pendidikan. Dimana sebagai tantangan, kedepan tahun 2021 tidak lagi berkutat pada masalah karakter, melainkan berbicara tentang kualitas karakter. Generasi hari inilah sebagai penerus masa depan," lanjutnya.

Kamsol mengaku akan membuat perubahan, diantaranya program cerdas. Di mana, siswa miskin dapat diberikan bantuan berupa kendaraan sebagai alattransportasi sehingga mereka  bisa bersekolah dengan kendaraan itu meskipun jauh.

"Kemudian ingin membangun asrama, agar siswa miskin yang bersekolah dapat tinggal disitu sehingga mengurangi biaya pengeluaran," sambungnya.

Kamsol berharap ada sumbangsih pemikiran dari tokoh pendidikan dan pensiunan Disdikbud Riau untuk memajukan pendidikan. Pihaknya siap menerima kritikan selama 24 jam. ***