RENGAT, GORIAU.COM - Banyaknya Dana Bantuan Sosial (Bansos) yang melekat di APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tahun anggaran 2012, ditengarai sebagai salah satu program yang sangat rawan untuk diselewengkan. Dana ini tidak jarang dijadikan sebagai alat pencitraan bagi penguasa.

“Karena itu semua pihak terkait diminta untuk mengawasi penyaluran dana bantuan sosial termasuk bansos yang disalurkan kepada para pedagang lontong se-Kabupaten Indragiri Hulu. Kita tidak mau dana bansos yang diserahkan kepada para pedagang lontong dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan politik pencitraan,'' ungkap anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu,Arifuddin Ahalik, Senin (10/12/2012). 

Menurut Arifuddin, selaku anggota DPRD Inhu dirinya berkewajiban mengingatkan semua pihak baik yang menerima maupun pihak yang menyalurkan bantuan itu agar tidak main-main dalam menyalurkan dana bantuan sosial ini. ''Program bansos harus benar-benar terlaksana dengan baik, tetap sasaran dan menyentuh bagi kepentingan masyarakat bawah,'' paparnya. 

Alasan lain kenapa bantuan sosial tersebut harus diawasi, sebab dana bansos tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya dianggarkan. ''Untuk tahun 2012 ini, kita menganggarkan sekitar Rp39 miliar yang dipergunakan untuk sektor pendidikan, agama, sosial dan kemasyarakatan,'' ujarnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Erisman melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Inhu, Raja Asmalia Jumat (7/12/2012) mengatakan pemberian bantuan sosial kepada para pedagang lontong, soto yang tersebar di 14 Kecamatan di Inhu berdasarkan Surat keputusan (SK) Bupati Inhu nomor 344 tahun 2012 tentang standarisasi penerima bantuan sosial untuk masyarakat pedagang lontong di Kabupaten Inhu tahun 2012. 

"Setiap pedagang berhak menerima 900 ribu perorangan. Total pedagang yang menerima mencapai 1.510 orang dengan total anggaran mencapai Rp1,359 miliar,'' ujarnya. (aun)