BENGKALIS, GORIAU.COM - Manajemen PT Bumi Laksamana Jaya menegaskan bahwa anggaran Rp300 miliar yang dialokasikan kepada PT BLJ untuk pembangunan proyek listrik tenaga uap (PLTU) dan proyek listrik tenaga gas (PLTG) bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini, dua pembangkit listrik yaitu PLTU Buruk Bakul Bukit Batu dan PLTG Duri keduanya 120 MW yang nilai investasinya Rp1,6 triliun sudah sampai tahan penandatanganan MoU dengan konsorsium PT ZUG Industry Indonesia dan perusahaan lainnya.

“Kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak perbankan sebagai bank penjamin di Jakarta dan PT PLN pusat. Kami juga sudah mensurvei lahan yang cocok di Buruk Bakul Bukit Batu, sedangkan di Pinggir sudah ada lahannya. Pengerjaan dua pembangkit ini sejak mulai dibangun lamanya 3 tahun. Namun masih ada beberapa proses administrasi yang harus diselesaikan,” terang Manajer Humas dan CSR PT Bumi Laksamana Jaya, Haspian Tehe. 

Dijelaskannya untuk membangun dua pembangkit listrik 120 MW ini tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Banyak proses administrasi dan perizinan yang harus diselesaikan hingga ke PT PLN pusat. Pembangunannya kemungkinan awal tahun 2013, setelah proses perizinan dan administrasi di PT PLN Pusat selesai. 

''Sekarang ini PT.BLJ bersama konsorsium juga sedang merekrut 40 orang putra daerah Kabupaten Bengkalis minimal lulusan D3 diutamakan Politeknik Negeri Bengkalis untuk ditraining (Diklat) di PT ZUG dengan sistem ikatan dinas untuk menjadi tenaga operator PLTU dan PLTG. Semua sedang kita persiapkan untuk mengantisipasinya, termasuk soal SDM di bidang teknik dan kelistrikan,” papar Haspian yang juga mantan wartawan tersebut. 

Ditambahnya penyertaan modal ini bukan harus diselesaikan tahun 2012 ini juga seperti proyek biasa di SKPD yang harus habis tahun ini. Tetapi uangnya sudah kita masukkan ke Konsorsium. Modal PT.BLJ adalah Rp300 miliar, pihak konsorsium Rp 400 miliar, sisanya Rp 900 miliar dari bank penjamin melalui kontrak PT PLN. 

"Jadi uangnya kita masukkan bersama dana konsorsium. Membangun pembangkitnya selama 3 tahun. Setelah itu listriknya kita jual ke PT PLN melalui kontrak yang ada sekarang," tutup Haspian. (jfk)