JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mulai merumuskan langkah strategis terkait peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Rencana kenaikan gaji guru masuk dalam proyeksi pembahasan keuangan negara untuk tahun depan.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menyebutkan bahwa pembahasan mengenai nasib para pendidik ini telah dibicarakan bersama pemerintah sejak awal penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Ia menilai langkah ini perlu diambil setelah adanya penyesuaian pendapatan bagi profesi aparatur negara lainnya. 

Prioritas Anggaran Pendidik

Kenaikan remunerasi yang sebelumnya telah diterapkan di berbagai instansi menjadi acuan DPR untuk mendorong kebijakan serupa di sektor pendidikan.

"Kami sudah sejak di pembahasan KEM-PPKF sudah bicara dengan pemerintah. Kalau gaji hakim kita sudah naik kemudian remunerasi di berbagai kementerian sudah naik sudah waktunya nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul menjadi concern kita bersama untuk 2027 bisa naik," ungkap Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam tayangan Live Event Metro TV, Jumat (14/8/2026). 

Peningkatan kesejahteraan guru ini akan menjadi salah satu fokus utama selain penguatan ekonomi dan reformasi subsidi dalam instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tata Kelola Makan Bergizi

Selain gaji guru, alokasi anggaran pendidikan juga diarahkan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banggar mencatat porsi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp186 triliun.

Untuk memaksimalkan efisiensi birokrasi, sistem distribusi program ini diminta agar dikelola dengan lebih ringkas.

"Kami usulkan MBG langsung ke dapur sekolah saja dengan protap yang jelas, sehingga pemerintah tidak disibukkan dengan manajemen teknisnya," urainya.

Laporan Kinerja Pemerintah

Rencana postur anggaran dan pencapaian program tersebut bertepatan dengan momentum agenda kenegaraan tahunan. MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar Sidang Tahunan sekaligus Sidang Bersama yang memuat Pidato Presiden Prabowo Subianto.

Agenda utama sidang ini mencakup Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden menjelang HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Pemerintah juga dijadwalkan menayangkan video capaian kinerja selama periode berjalan.***