BANGKINANG - Anggota DPRD Riau asal daerah pemilihan Kabupaten Kampar H Masnur menegaskan bahwa guru tenaga harian lepas (THL) SMA/SMK asal Kabupaten Kampar yang memiliki nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) lulus menjadi tenaga honorer Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Masnur kepada wartawan terkait polemik puluhan guri THL asal Kabupaten Kampar yang gagal dalam verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. ''Itu tak ada masalah lagi, meskipun saya tidak di Komisi E, semuanya lulus, tapi dengan syarat mereka ini telah memiliki NUPTK,'' ujar politisi Partai Golkar itu.

Namun mengenai tenaga tata usaha yang mengabdi di SMA/SMK Masnur belum bisa memastikan sebab untuk guru telah dianggarkan di Pemprov Riau.

Seperti diketahui, seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh pemerintah provinsi, tenaga guru dan tata usaha juga diambil kewenangannya oleh pemerintah provinsi. Di Riau terjadi permasalahan karena tidak semua tenaga honorer kabupaten lulus dalam verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau termasuk puluhan guru THL di Kabupaten Kampar.

Dinas Pendidikan Riau memberlakukan aturan bahwa guru yang mengajar dibawah tujuh jam perminggu tidak bisa lulus menjadi guru honorer. Mereka diarahkan pembayaran honornya melalui dana BOS dan BOSDA. Para guru ini protes karena sebagian besar mengajar diatas tujuh jam perminggu bahkan mereka telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Akibatnya, puluhan guru THL ini resah dan mengadukan nasib mereka ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan ke DPRD Riau.

Mereka berharap Pemprov Riau tetap meluluskan mereka karena mereka telah mengabdi bertahun-tahun, apalagi honor dari mengajar adalah sumber mata pencaharian untuk menafkahi keluarga. ***