PEKANBARU - Gubernur Riau, Abdul Wahid menegaskan, arah pembangunan ekonomi daerahnya akan bertumpu pada hilirisasi. Upaya itu dipandang sebagai jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberi kesejahteraan lebih luas bagi masyarakat.

”Izinkan saya menegaskan, masa depan Riau adalah pada hilirisasi. Inilah jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan kesejahteraan lebih luas,” ujar Wahid dalam Riau Investment Forum 2025 di Pekanbaru, Selasa (19/8/2025).

Dalam forum tersebut, Wahid menyampaikan, peluang investasi di Riau bukan sekadar potensi angka, tetapi dapat diwujudkan dalam kerja sama konkret yang menguntungkan bagi investor maupun masyarakat. Ia bahkan menyoroti peluang baru berupa perdagangan karbon yang akan dikembangkan di provinsi ini sebagai instrumen investasi hijau.

Tiga sektor utama

Perekonomian Riau saat ini masih ditopang oleh tiga sektor utama: minyak dan gas bumi, perkebunan, serta industri pulp dan kertas. Namun, menurut Wahid, pola lama yang hanya mengandalkan bahan mentah tak lagi cukup. Karena itu, hilirisasi didorong sebagai strategi utama.

Sektor perkebunan kelapa, misalnya, mendapat perhatian khusus. Luas lahan kelapa di Riau mencapai 474.000 hektar, terbesar di Indonesia, dengan sentra utama di Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan. Namun, pemanfaatan hasil kebun itu belum optimal.

”Hilirisasi kelapa masih setengah, belum maksimal. Selama ini baru santan, padahal bisa dikembangkan lebih luas,” kata Wahid dalam rapat koordinasi percepatan hilirisasi kelapa di Kantor Gubernur Riau, Senin (26/5/2025).

Persoalan mendasar ada pada umur tanaman yang rata-rata di atas 40 tahun sehingga membutuhkan peremajaan atau replanting. Di sisi lain, sebagian besar lahan masih berada di kawasan hutan sehingga terkendala izin.

Wahid menegaskan, kebijakan replanting harus diiringi solusi konkret. Pemerintah daerah menyiapkan bibit unggul yang tahan intrusi air laut, terutama untuk perkebunan di Indragiri Hilir. Untuk menopang pendanaan, koperasi diminta berperan sebagai lembaga pembiayaan sehingga petani tidak bergantung pada tengkulak.

”Kalau mau replanting, harus ada penggantinya. Bibit kita harus unggul dan tahan air asin. Koperasi bisa dimanfaatkan agar petani tidak terjerat harga murah tengkulak,” ucapnya.

Menurut Wahid, hilirisasi tak hanya penting bagi sektor perkebunan, tetapi juga energi. Riau saat ini memproduksi rata-rata 180.000 barel minyak per hari, 38.000 ton gas alam per tahun, dan memiliki cadangan batubara hingga 1,45 miliar ton. Namun, arah pembangunan difokuskan pada energi terbarukan. Salah satunya melalui pengembangan panel surya di Pulau Rangsang, Kepulauan Meranti, yang hasilnya sebagian akan diekspor ke Singapura.

Untuk menopang transformasi itu, pemerintah provinsi menyiapkan sejumlah kawasan industri strategis di Tanjung Buton (Siak), Tenayan (Pekanbaru), Bukit Batu (Bengkalis), hingga Pulau Burung dan Pulau Rangsang (Kepulauan Meranti). Kawasan ini dekat dengan pelabuhan, bandara, dan jalur tol Trans-Sumatera.

”Kami tidak ingin hanya menjual bahan mentah, tetapi bagaimana nilai tambah bisa dinikmati oleh daerah dan masyarakat. Solusinya melalui hilirisasi,” tegas Wahid.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, berkomitmen memberikan kemudahan berusaha, memperbaiki pelayanan perizinan, dan menjadikan investor sebagai mitra pembangunan. ”Kami tidak hanya butuh investor, kami juga butuh mitra pembangunan untuk memperdalam sinergi lintas sektoral,” ujarnya.

Dengan strategi hilirisasi, Riau berharap tak hanya memperkuat posisi sebagai penyumbang utama ekonomi Sumatera, tetapi juga tampil sebagai pusat investasi hijau yang terhubung dengan rantai pasok global. ***