JAKARTA – Mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya, Letnan Jenderal (Purn) Djaja Suparman, akan dieksekusi ke penjara Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022 mendatang.

Letjen (Purn) Djaja Suparman divonis 4 tahun penjara terkait kasus korupsi senilai Rp13,3 miliar. Vonis terhadap mantan Pangdam Brawijaya itu telah berkekuatan hukum tetap pada 2016.

Dikutip dari detik.com, Djaja Suparman menegaskan, dirinya siap dieksekusi. Namun, dia mempertanyakan kenapa eksekusinya baru dilakukan sekarang.

''Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022. Mereka ingin saya mati di penjara!'' kata Djaja dalam siaran pers kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).

''Kenapa baru sekarang? Ke mana saja selama 6 tahun ini?'' sambung mantan Pangdam Brawijaya 1997-1998 itu.

Djadja mengaku telah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi pada 2016 agar dirinya dieksekusi. Tapi permintaan itu ditolak.

''Akhirnya terjadi pembiaran selama 6 tahun. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kompensasinya bila harus masuk penjara selama 4 tahun dan harus mati dalam penjara?'' ujar Djaja.

Terima Bantuan Rp17,6 Miliar

Kasus Korupsi yang Menjerat Djadja Perkara ini berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djadja Suparman menerima bantuan dana sebesar Rp17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998.

Total uang tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 20 hektare senilai Rp4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan dan juga untuk merenovasi Markas Batalion Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.

''Sisanya yang tinggal Rp13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa,'' kata ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013) silam.

Djaja terbukti melanggar dakwaan subsider, yang dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp13,3 miliar.

Pembacaan vonis dengan 360 halaman yang dimulai, Kamis (26/9/2013), pukul 10.30-23.30 WIB, sempat diskors sebanyak tiga kali. Ketua majelis hakim dan dibantu dua anggota hakim Pengadilan Militer Tinggi II, Surabaya Jalan Raya Bandara Juanda Lama membaca dakwaan selama 13 jam.

''Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata ketua majelis hakim Letnan Jenderal Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013) dini hari.

Putusan Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letnan Jenderal TNI Sumartono, satu bulan yang lalu, yakni 3 tahun dengan denda Rp1 miliar.***