DURI - Dewan Pumuda Mandau (DPM) menyayangkan Pemerintah Kabupaten yang lambat mengambil sikap mengenai kegiatan kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Duri untuk melakukan cek fisik kewilayahan calon Kota Duri, yang sudah dijadwalkan besok (26/9/2016).

Demikian dikatakan Presiden DPM, Iwan Basri dalam jumpa persnya seperti yang dikutip GoRiau.com, Minggu (25/9/2016) di Jalan Desa Harapan, Kecamatan Mandau.

"Sekretariat DPD RI tanggal 15 September sudah mengirim surat kepada Pemkab Bengkalis mengenai kunkernya tersebut untuk melakukan cek fisik pada calon Kota Duri. Tetapi hingga Kamis (22/9/2016) belum juga ada balasan surat tersebut kepada Sekretariat DPD RI, sehingga rencana kunjungan besok itu dibatalkan sementara," ujar Iwan Basri.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang sudah dijalankan DPM sejak 2012 ini adalah gerakan sampai mati atau tidak ada batasnya.

"Informasi yang kita terima dari DPD RI, memang belum ada jawaban dari Pemkab Bengkalis. Komunikasi sudah dilakukan secara intens baik dari DPM dan DPD RI, namun tetap juga tidak ada jawaban apakah pemkab Bengkalis bisa mengirimkan utusan untuk mendampingi tim DPD RI," sebutnya lagi.

Mengingat masih ada harapan sebelum tanggal 4 Oktober 2016 dibahas pada deklarasi daerah otonom baru, DPM mendesak kembali Pemkab Bengkalis segera mengambil sikap dan mewujudkan selangkah lagi harapan masyarakat Mandau Pinggir menuju Kota Duri.

"Kita sangat sayangkan Pemkab Bengkalis selama ini sangat tertutup dalam komunikasi terkait hal ini," sebutnya lagi.

Sementara itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin melalui Kabag Humas Bengkalis, Johansyah Syafri saat dikonfirmasi menjawab bahwa surat DPD RI yang ditujukan kepada Pemkab Bengkalis sama sekali belum diterima.

"Setahu saya sampai sekarang belum ada surat tersebut masuk. Jika suratnya ada masuk, tentu akan dibalas secara kelembagaan. Tidak mungkin surat resmi yang masuk, tidak dibalas oleh Pemkab Bengkalis," jawab Johansyah. ***