BENGKALIS, GORIAU.COM - Kejaksaan Negeri Bengkalis akhirnya menahan satu orang tersangka dalam kasus dugaan markup pengadaan sistem pembelajaran multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis senilai Rp4 miliar. MN alias DD yang menjabat sebagai Direktur PT Sumber Rezeki Abadi, ditahan Kamis (17/1) sekitar pukul 16.00 WIB. Sebelum ditahan, tersangka MN alias DD sempat diperiksa selama empat jam oleh tim penyidik.

''Benar, Kamis kemarin kita sudah melakukan penahanan terhadap MN alias DD yang bertindak sebagai kontraktor proyek pengadaan multimedia Disdik Bengkalis tahun 2005. Saat ini dia sudah kita titipkan di Lapas Bengkalis,'' ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Mukhlis melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Arjuna Meghanada, Jumat (18/1/2013).

Kajai juga mengatakan soal tersangka lainnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang menjabat ketika itu, HS, juga selaku pengguna anggaran (PA) , belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit dan harus dirawat oleh dokter.

Kasipidus mengatakan, para tersangka dalam kasus ini telah mengembalilan kerugian negara sebesar Rp410 juta. HS mengembalikan uang sebesar Rp100 juta dan MN selaku kontraktor Rp300 juta. Termasuk ketua pantia lelang ketika itu, MR turut mengembalikan kerugian sebesar Rp 10 juta kendati kasusnya masih saksi. Pihaknya juga telah mengantongi tersangka lainnya dalam kasus ini.

Dalam kasus ini tim penyidik Kejari Bengkalis telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Kasus dugaan markup pengadaan sistem pembelajaran multimedia IPA SD/MI, Fisika SMP/MTs, Fisika SMA/MA di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2005 senilai Rp 4.028.001.000 diduga tidak sesuai dengan mekanisme proses pengadaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ada selisih harga dalam dokumen penawaran dengan spesifikasi compact disk (CD) yang diserahkan rekanan PT SRA ke Disdik Bengkalis. Berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Nomor : LHHI-354/PW04/5/2010 tertanggal 29 Desember 2010. Anggaran pengadaan sistem pembelajaran multi media tersebut ditemukan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara Rp2.519.493.702. (jfk)