BANGKINANG - Puluhan kontraktor berkumpul di Gedung Gapensi Kabupaten Kampar Riau di Jalan Ahmad Yani, Bangkinang, Kamis (27/2/2020) sore. Mereka membuat kesepakatan akan melakukan beberapa langkah terutama dalam memperjuangkan kontraktor lokal agar mendapatkan kepercayaan melaksanakan pekerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam kesepakatan itu, puluhan kontraktor dari berbagai asosiasi itu akan mengajukan permintaan rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Kabupaten Kampar guna memperjuangkan kontraktor lokal Kampar.

Dari data dan pantauan di Gedung Gapensi Kampar, ada sebanyak 65 orang kontraktor yang hadir dalam pertemuan ini dan memenuhi ruang lobi Gedung Gapensi Kampar termasuk sejumlah awak insan pers juga diundang oleh BPC Gapensi Kampar. Di bagian depan terlihat duduk Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kampar Muhammad Ikhsan memimpin pertemua. Ia didampingi Sekretaris Syamzu Azinar, Eka Sumahamid dan H Abdul Hakim.

Para rekanan lokal ini tampak antusias dan bersemangat. Diskusi berjalan hangat dan banyak sekali saran dan masukan yang disampaikan para kontraktor termasuk mengenai harapan adanya kemudahan persyaratan dalam mengikuti tender proyek.

Ketua BPC Gapensi Kampar Muhammad Ikhsan kepada wartawan usai pertemuan mengatakan, pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan para kontraktor beberapa hari lalu di kantor Gapensi Kampar. Forum silaturahmi seluruh asosiasi juga telah menggelar pertemuan dengan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan menyampaikan beberapa rekomendasi. “Pertemuan Senin lalu. Pada hari yang sama kami juga audiensi dengan Ketua DPRD Kampar. Alhamdulillah beliau respon. Intinya para kontraktor lokal ingin dipedulikanlah. Selama ini banyak yang ditinggalkan. Kami juga ingin menikmati kue pembangunan bersama-sama,” ujar Ikhsan.

Pada pertemuan para pengusaha lokal ini bersepakat membentuk forum dan menunjuk tim yang terdiri dari enam orang dan dipimpin oleh Taufik Syarkawi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terutama terkait proyek di OPD bersangkutan agar kontraktor lokal mendapatkan porsi dalam pengerjaan proyek. Tim ini juga akan meminta data proyek yang ada termasuk proyek PL agar didistribusikan dengan adil.

Ikhsan juga mengungkapkan beberapa poin yang dituntut kepada Pemkab Kampar diantaranya agar jangan ada praktek suap menyuap untuk mendapatkan pekerjaan dan meminta pembagian paket yang merata dan berkeadilan.

Kemudian para rekanan atau kontraktor meminta agar syarat lelang dipermudah. “Misalnya SKA yang wajarnya hanya satu jangan sampai delapan. Kalau proyeknya sepuluh M (sepuluhan miliar rupiah red) silakanlah SKAnya sampai lima. Tapi kalau paket kecil janganlah,” ulasnya.

Selain itu para rekanan minta Pemkab menghapus penggunaan sertifikat BPJS dan ISO karena jelas-jelas memberatkan. “Kalau pakai BPJS kasihan perusahaan lokal. Perusahaan lokal ini kalau ada dapat pekerjaan baru mempekerjakan orang,” ulasnya.

Sementara itu Eka Sumahamid usai pertemuan itu mengungkapkan bahwa salah satu inti dari permintaan para rekanan adalah jangan ada praktek suap dalam mendapatkan proyek.

Dalam pertemuan di hadapan para rekanan Eka juga menyoroti soal persyaratan dukungan ready mix. “Kalau di Pekanbaru dukungan ready mix perlu karena mereka.tak ada kerikil, pasir dan batu,” beber Eka.

Ia meminta Pemkab Kampar berpihak kepada rakyat dan menjalankan ekonomi kerakyatan. Ia juga menegaskan kepada para kontraktor dan OPD jangan membawa perusahaan dari luar daerah Kabupaten Kampar. “Karena tidak semua kontraktor punya perusahaan,” ulas Eka.

Tokoh muda Kampar ini juga meminta tidak ada monopoli dalam pengerjaan proyek. Perusahaan yang seharusnya tidak bermain dengan proyek PL (penunjukan langsung) diharapkan tidak ikut mengambil proyek PL. “Bahkan ada yang mengambil PL, abi tande sodo e,” tegas Eka. ***