PEKANBARU, GORIAU.COM - Pengamat politik Riau, Alexander Yandra mengungkapkan konsolidasi demokrasi di Riau terkesan lumpuh. Sampai sejauh ini, konsolidasi demokrasi itu belum menunjukkan fungsinya. Nyaris, masing-masing partai politik tidak terlihat berjalan normal untuk menggandeng partai lainnya, sehingga belum ditemukan konsolidasi yang apik.

Hal tersebut terbukti setelah minggu pertama Mei, belum ada bakal calon (Bacalon) gubernur Riau, yang menjelaskan atau berani mendeklarasikan pasangan calon yang ikut bertarung pada Pilgubri September mendatang. Padahal, jadwal pendaftaran yang dibuka KPU Riau, tinggal hitungan hari, yakni 23 Mei mendatang.

"Kecuali pasangan Herman Abdullah-Agus Widayat yang sudah jelas sedari awal. Selain Balon independen Wan Abu Bakar -Isjoni, siapa yang telah berani deklarasi pada masa yang telah injury time ini? Belum ada yang berani bukan?," kata Alex, panggilannya, Selasa (7/5).

Selain konsolidasi demokrasi tak berjalan mulus, hampir semua pelaku politik menunjukkan sikap arogansinya untuk mencapai nomor satu.

"Sebab, kepala daerah itu memang gubernur, bukan wakilnya. Hal ini membuat partai bertarung semakin a lot, sedangkan waktu terus berjalan," ujar dosen politik dan tata pemerintahan Universitas Tabrani Pekanbaru, Riau ini.

Jika dicermati, kebanyak partai sampai masa injury time ini masih berkutat pada penungguan hasil survey dari masing-masing DPP. Selain itu koalisi antar partai belum sepenuhnya rampung.

"Lagi-lagi yang terlihat rampung untuk koalisi hanya PAN-PKS. Sedangkan untuk calon wakil, mereka masih berkutat soal hasil survey. Apa memang iya? Karena, penetapan Jon Erizal sebagai calonnya sudah sejak setahun lalu. Masak untuk wakil belum duduk. Apalagi partai lain, selain Herman-Agus," beber alumni Fisip Unand Ini.

Akibat muramnya konsolidasi demokrasi, karena terlihat kentara hal-hal yang membuat masyarakat sedikit curiga. Kecurigaan itu tak lain dan tak bukan, soal transaksional politik. Sehingga, masyarakat saat ini menilai prilaku masing-masing partai memang dipengaruhi oleh yang namanya transaksional politik.

"Artinya, masyarakat mulai apriory dengan hal-hal itu. Karena, koalisi dan penetapan pasangan calon tidak dibarengi karena konsolidasi demokrasi, tetapi karena ada intrik-intrik lain. Jadi, wajar dong kalau masyarakat menduga-duga hal tersebut," tutupnya.(kha)