JAKARTA - Di tengah makin penuhnya fasilitas layanan kesehatan imbas lonjakan kasus Covid-19, muncul ide salah satu fraksi untuk menjadikan Kompleks DPR/MPR, Senayan sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo menolak hal itu. Menurutnya itu gagasan yg tdk rasional, masih ada alternatif dan tempat lain yang bisa dijadikan alternatif untuk rumah sakit darurat Covid-19 selain di DPR.

"Kalau mau memang dicari lapangan atau lokasi untuk RS darurat Covid-19 kenapa tidak menggunakan gedung dan fasiliatas lain seperti gedung milik pemerintah kosong, rumah-rumah susun belum berpenghuni dan gedung olahraga tertutup Gelora Bung Karno (GBK) atau juga gedung-gedung lain ada di Jakarta, kenapa harus DPR," ujar Firman, Senin (12/7/2021).

Firman bilang, kalau sampai DPR dipakai untuk RS darurat Covid-19 nantinya bisa menganggu tugas dan fungsi kedewanan saat ini menurutnya kinerja dewan juga sudah tidak maksimal dampak adanya pamdemi Covid-19.

"Kalau DPR dipakai ini akan menganggu tugas kedewanan yang ada disamping secara tehnis juga tdk memungkinkan. Saat ini kita sebagai anggota DPR masih sulit untuk bisa berinterkasi sesama anggota dilingkungan DPR karena banyak anggota dewan maupun pegawai dan pamdal yang terpapar bahkan meninggal. Jadi, kita harus berpikir rasional dan bukan dengan emosional," ujar anggota Baleg DPR ini.

Firman menilai, jika memang ada usulan untuk meminta seperti itu hendaknya dipikirkan lagi dengan rasional serta logika dan jangan memakasi emosi.

Ia pun berpendapat juga jangan selalu menyalahkan Pemerintah, karena pandemi covid-19 ini menimpa hampir seluruh negara di dunia dan seluruh negara terdampak tidak siap menghadapi datangnya musibah pandemi ini selain ini musibah tidak bisa diprediksi dan pamdemi ini merupakan sesuatu yg baru.

"Indonesi mempunyai banyak kendala karena faktor geografis dan negara kepulauan dengan jumlah penduk besar dan ketersediaan tenaga medis non medis masih sangat tebatas termasuk sarana prasarana juga memerlukan kesdaran masarkat dalam disiplin melaksankan protokol kesehatan," terangnya.

Firman balik bertanya seandaianya disediakan rumah sakit alternatif pertanyaannya apakah daya dukung lainnya akan mencukupi seperti dokter dan perawat, mengingat pasien pandemi covid ini memerlukan penangan sangat specifik dan kusus.

"Tentang lokasi alternatif saya meyakini pemerintah sudah sangat siap dan nasih banyak alternatif gedung dan aula bisa dimanfaatkan tetapi jangan dilapangan orang sudah sakit kalau dilapangan karena terkena terik matahari juga lebih kasian lagi pasiennya.

Namun demikian, Firman memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR telah melakukan simulasi merespon inisatif salah satu fraksi utuk menunjukan bahwa kompleks DPR tidak memenuhi syarat, namun ia berpandangan bahwa sebenarnya tidak perlu dilakukan karena gagasan komplek DPR dijadikan RS rujukan gagasan tidak rasional.

Apalagi, lanjut Firman, kondisi seperti ini anggota dewan harus lebih meningkatkan kinerja dan turut serta membatu pemerintah dan meningkatkan kinerja membuat kebijakan-kebijakan agar pandemi segera cepat usai DPR harus bekerja dan memerluakan tenpat kerja bukan justru gedung DPR dijadikan rujukan RS anggota dewan tidak bisa bekerja membantu pememerintah secara maximal.

"Sudahlah lupakan saja gagasan yg aneh2 yg hny mencari sesasi saja. Maka dari itu, janganlah membuat pernyataan dengan emosional tanpa dipikirkan terlebih dulu. Kita harus bersikap rasional. Marilah kita lupakan gagasan yg menimbulkan kotroversi dinmasarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi mengusulkan agar halaman gedung DPR menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19.

Menurut dia, halaman gedung DPR cukup luas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit darurat.

"Saya usul karena halaman luas. Pengamanan top. Saya rasa bisa dimanfaatkan," kata Tirta saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).

"Kalau dalam gedung tidak boleh. Terlalu banyak aktivitas," tambahnya.***