POSO - Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI, melakukan kunjungan kerja advokasi ke Tentena Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, Kamis 10 Juni 2021 kemarin. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua Komite II Hasan Basri serta Anggota Aji Mawar dan Lukky Semen yang juga Senator dapil Sulteng.

Dalam kunjungan tersebut rombongan Komite II DPD RI, berdialog dengan unsur masyarakat dan pemerintah daerah terkait permaslahan masyarakat yang terdampak perendaman air danau akibat dari penggelolaan Danau Poso untuk kepentingan PLTA Sulewana.

Dalam dialog tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat juga menyampaikan aspirasi kepada Komite II DP RI. Salah satunya Camat Pamona Tenggara Yunikson Penyami yang menyampaikan adanya perendaman air danau di beberapa desa di Pamona Tenggara sebagai dampak pengelolaan PLTA Sulawana. "Meski demikian bapak ibu, hingga sekarang masyarakat belum mendapat kompensasi dari PT Poso Energy. Padahal persawahan warga terendam dan banyak ternak masyarakat yang mati," urainya.
 
Hal senada disampaikan Tokoh Agama Pdt Yombu Wuri yang berharap ada keadilan bagi masyarakat terdampak investasi PLTA Sulewana. "Masyarakat akan bersikap baik selama keberadaan investasi tidak merugikan masyarakat. Apalagi jika masalah tidak mendapat penanganan serius. Kami memberikan apresiasi selama keadilan terhadap masyarakat diperhatikan," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, kehadiran Kunjungan Kerja Advokasi Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI juga melibatkan pejabat Kementerian terkait. Yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR.

Dijelaskan Hasan Basri, Kunjungan Kerja Advokasi tim dari Pusat ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui Senator Dapil Sulteng Lukky Semen. Diantaranya dari Persatuan Masyarakat Indonesia Pamona Poso (Permippos) yang meminta Komite II DPD RI melakukan advokasi ke Danau Poso.

"Kehadiran Komite II DPD RI ke Tentena ini merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat. Kedatangan kami ke sini bersama kementerian terkait, guna berdialog secara langsung dengan masyarakat dan memediasi  pertemuan antara PT Poso  Energy dengan masyarakat daerah dan menjaring masukan atas adanya pengelolaan sumber daya alam danau Poso yang berdampak lingkungan dan sosial," kata Hasan Basri.

Sementara itu, Lukky Semen mengatakan, Komite II DPD RI yang datang bersama Kementerian terkait menginginkan agar persoalan lingkungan dan sosial yang berdampak pengelolaan Danau Poso memberikan keadilan buat masyarakat terdampak. Khususnya bagi desa desa lingkar danau Poso yang terdampak perendaman.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun memberi apresiasi atas kehadiran Komite II bersama Kementerian terkait sebagai bentuk kepedulian terhadap Kabupaten Poso. "Saya selaku Pemkab Poso berharap antara investasi yang ada di Posi berlangsung dengan aman, dan masyarakat juga mendapat manfaat yang besar. Setiap masalah yang muncul diharapkan diselesaikan secara win win solution," ujarnya.***