PEKANBARU – Komisi II DPRD Riau Kamis (22/6/2023), memanggil pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS), tanpa kebun yang beroperasi di Provinsi Riau.

Pertemuan yang berlangsung di ruang medium DPRD Riau tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Riau, Zulfadli, Dinas DLHK Provinsi Riau, DPMPTSP Provinsi Riau dan ratusan pengusaha PKS yang ada di Riau dan dipimpin oleh wakil ketua komisi II Zulfi Mursal dan Sekretaris komisi II Husami Hamidi.

"Ya tadi kita Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pengusaha PKS, ada 137 yang hadir, salah satu agendanya tentang harga TBS sawit yang tarjadi ketimpangan antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga ditingkat petani swadaya," kata Husaimi usai RDP.

Untuk itu jelas Husaimi pihaknya mendorong agar harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah juga dirasakan oleh petani swadaya yang tak bermitra dengan PKS. "Saat ini harga ditingkat petani lebih murah Rp300-500/Kg dibanding harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau harganya sama dengan harga pemerintah, perekonomian petani swadaya bisa terangkat," kata Husaimi.

Murahnya harga petani kelapa sawit swadaya jelas politisi PPP ini karena penjualan TBS melalui beberapa proses seperti buah dibeli oleh toke lalu toke jual lagi ke veron, lalu baru peron jual ke pabrik, " Jadi PKS tidak mau membeli langsung buah dari petani, mesti melalui veron sehingga harganya lebih murah," ucapnya.

Untuk itu lanjutnya komisi II DPRD Riau meminta kepada PKS untuk membeli TBS dari masyarakat namun mereka menolak dengan alasan para petani bukan mitra mereka dan bukan tergabung dalam KKPA atau koperasi dan Kelompok Tani (Koptan)," Jadi terjadi kesepakatan, para pengusaha PKS mau menerima TBS para petani kelapa sawit swadaya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah asal mereka membentuk koperasi atau kelompok tani dan kesepakatan itu kita buat Berita Acaranya," jelasnya.

Husaimi menambahkan pihaknya menghimbau para petani segera membuat kelompok tani atau koperasi agar TBSnya dibeli dengan harga yang tinggi," Tujuan kita hanya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit dan mudah-mudahan ini segera terealisasi," imbuhnya. ***