PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau melakukan kunjungan kerja ke PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Selasa (17/2/2015). Dalam kesempatan ini, para wakil rakyat tersebut ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan perusahaan penghasil bubur kertas dan kertas terbesar ke-2 di Asia ini.

Rombongan DPRD yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Marwan Yuhanis tiba di lokasi sekira pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh Direktur PT RAPP, Mulia Nauli, SHR Manager PT RAPP Wan Jakh, dan Edy Yusuf, Corporate Communications Manager, Djarot Handoko dan sejumlah perwakilan perusahaan lainnya.

Kunjungan diawali dengan melihat langsung sejarah dan kegiatan operasional di Exhibition Center termasuk menyaksikan profil perusahaan dan maet miniatur seluruh area pabrik dan fasilitas pendukungnya. Usai berkeliling di area yang dikenal dengan RGE Technology Centre (RTC), anggota dewan pun memulai diskusinya dengan unsur manajemen perusahaan untuk membahas berbagai perkembangan yang terjadi di perusahaan terkait program kehutanan dan Community Development (CD).

''PT RAPP mendapatkan penilaian yang baik. Hasilnya lulus dan sekarang kita mau tahu perkembangannya bagaimana. Kita tidak menutup terhadap kontribusi perusahaan. Kita akui banyak binaan yang dilakukan PT RAPP terhadap masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Kita tidak menutup mata terhadap prestasi perusahaan yang dicapai. Kita berikan apresiasi terhadap prestasi PT RAPP,'' kata Marwan.

Dengan prestasinya yang baik, lanjut Marwan, PT RAPP diharapkan dapat menyamakan persepsi dengan instansi terkait terhadap permasalahan yang muncul. Begitu juga dengan program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat, hendaknya terus dilakukan secara berkesinambungan.

''Perusahaan dengan instansi terkait perlu mencari solusi dan menyatukan persepsi dalam menyikapi persoalan kehutanan yang muncul sehingga bentuk-bentuk invetasi yang ada mampu menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara bisnis maupun sosial,'' tuturnya.

Marwan pun berharap, PT RAPP bisa mempertahankan prestasi yang sudah diraih dan bisa meningkatkan lebih baik lagi. ''Semoga PT RAPP bisa semakin produktif dan berprestasi,'' ujarnya.

Disampaikan Marwan, program Community Development (CD) yang dimiliki PT RAPP lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

''Program CD PT RAPP cukup baik dibandingkan perusahaan lain di Riau. Sangat beruntung orang yang berada atau tinggal di dekat PT RAPP. banyak bantuan yang diberikan, bahkan ada orang yang sampai bilang ambil saja lahan saya supaya dikelola bersama CD PT RAPP. Kalau bisa ada program CD yang memang berkelanjutan,'' ungkapnya.

Para anggota dewan yang terhormat pun tampak antusias ingin mengetahui lebih jauh, seperti yang dikemukakan anggota Komisi B, Firdaus. Dia ingin mengetahui lebih jauh mengenai kontribusi PT RAPP terkait tanaman kehidupan mengingat perusahaan PT RAPP menggunakan kayu sebagai bahan baku.

''Apakah perusahaan bisa bekerja sama dengan masyarakat, seperti tanaman kehidupan. Misalnya masyarakat memberikan lahan, perusahaan memberikan bibit, perusahaan ambil hasilnya tapi masyarakat dibayar. Ini lebih efektif untuk menambah pasokan bahan baku yang dibutuhkan PT RAPP. Ini jadi solusi. Saya bangga dengan perusahaan Bapak. Apabila ini bisa diwujudkan, masyarakat bisa maju juga," ungkapnya.

Begitu juga, dengan anggota Komisi B, Eva Yuliana, yang menitikberatkan pada hubungan kemitraan yang dijalin perusahaan dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan program ekonomi kerakyatan melalui program tanaman kehidupan dan pembangunan di daerah tempat beroperasinya perusahaan.

''Ekonomi kerakyatan bisa digerakkan oleh program-program CD perusahaan, salah satunya tanaman kehidupan. Bagaimana pola hubungan kemitraannya. Kemudian, dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap, bagaimana sistem keselamatan kerja dan apakah perusahaan sudah memperoleh penghargaan?'' tanya politisi asal Kabupaten Kampar ini.

Masih seputar diskusi, Mira Roza yang juga dari Komisi B dari PKS ini meminta perusahaan untuk terus melanjutkan kegiatan yang bersifat membangun daerah seperti di Pulau Padang, Kepulauan Meranti dalam konsep yang lebih riil di lapangan.

''Ini sebagai harapan atau permintaan kami kepada PT RAPP agar bantuan recovery di Pulau Padang dapat berkelanjutan, dan mohon dilanjutkan dalam konsep yang lebih riil seperti program pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah kondisi geografisnya. Kami yakin PT RAPP bisa melakukannya,'' ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan, Direktur PT RAPP, Mulia Nauli mengatakan legalitas operasional perusahaan sudah jelas termasuk tentang tanaman kehidupan yang merupakan kemitraan dengan masyarakat. Selain tanaman kehidupan, perusahaan juga telah menerapkan pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) melalui program CD-nya yang saat ini sudah mencapai sekitar 20 ribu hektar.

''Legalitas kita semua jelas. Kita sekarang ada program kemitraan hutan tanaman rakyat. Kalau memang ada yang punya lahan kita akan survei dulu, lakukan feasibility study-nya. Kita sudah ada itu tersebar di 5 kabupaten. Selain HTR, kita juga punya program cetak sawah di Kuntu, Kabupaten Kampar. Ini merupakan wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tempat beroperasi," katanya.

Mulia menambahkan, komitmen perusahaan terhadap tanaman kehidupan sudah diterapkan sejak dulu di mana terdapat 5 persen tanaman kehidupan di lahan konsesi.

''Tanaman kehidupan itu awalnya kita melihat secara makro, atau RTRW. Sekarang tuntutan dua tahun terakhir, masyarakat mulai menuntut adanya tanaman kehidupan 5 persen di lahan konsesi. Jadi mulai 2010 kita mulai per desa. Kita kembalikan kepada masyarakat jenis tanaman apa yang diminta asal sesuai ketentuan," tandasnya.

Terkait pengelolaan geografis di lahan gambut, PT RAPP, dikatakan Mulia, melakukan tata kelola air dengan system ekohidro. Lahan gambut yang dikelola dijaga tinggi muka airnya sekitar 60 sampai 80 cm dari permukaan. Hal ini ditujukan agar tanaman dapat tetap hidup dan kondisi gambut tetap subur, tidak kering pada waktu kemarau dan tidak kebanjiran pada musim hujan.

Mulia juga menambahkan terkait persoalan tenaga kerja, di mana perusahaan sangat berkomitmen dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau (K3) dan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran di lapangan. Menurutnya, jika operasional tidak dijalankan dengan selamat, maka akan berpengaruh terhadap penjualan di dunia internasional.

''Kita sangat komit dengan keselamatan kerja, bahkan karyawan sendiri pun harus melalui safety induction dulu sebelum memasuki area tertentu di pabrik, termasuk mitra kerja dari kontraktor. Bisa kena boykot kita kalau kecelakaan banyak terjadi,” katanya. (rls)