PEKANBARU – Suasana internal Sekretariat DPRD (Setwan) Riau tengah menjadi perhatian serius para anggota dewan. Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga petang, Kamis (18/6/2026), berbagai persoalan strategis dibahas secara terbuka, mulai dari mutasi pegawai secara besar-besaran, kondisi keuangan daerah yang berdampak pada kegiatan dewan, hingga evaluasi terhadap kinerja Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan DPRD Riau, seperti ketua DPRD Riau Kaderismanto, Wakil Ketua Parisman Ikhwan, Wakil Ketua Budiman Lubis dan para pimpinan fraksi, Sekwan Reinaldi beserta jajaran, dan sejumlah anggota dewan yang menyampaikan berbagai keluhan terkait kondisi internal Setwan yang dinilai mulai mengganggu jalannya aktivitas kelembagaan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, mengatakan pertemuan itu digelar untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

"Intinya tadi kita membahas berbagai problem internal, mulai dari administrasi, kegiatan dewan, persoalan mutasi hingga kondisi keuangan. Semua ini perlu segera dicarikan solusi supaya aktivitas di DPRD bisa berjalan sebagaimana mestinya," ujar Ma'mun usai rapat.

Salah satu isu yang paling mengemuka adalah mutasi pegawai di lingkungan Setwan. Menurut Ma'mun, perpindahan pegawai yang dilakukan secara bertahap telah menimbulkan keresahan dan berdampak pada kinerja organisasi.Kondisi itu semakin kompleks setelah mencuatnya kasus dugaan perjalanan dinas fiktif yang menyeret citra lembaga secara keseluruhan.

"Padahal tidak semua pegawai terlibat dalam persoalan itu. Tetapi dampaknya seolah-olah seluruh lembaga terkena stigma negatif. Ini yang kemudian membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif dan kegiatan terkesan berjalan lambat," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan mutasi tidak dilakukan secara serampangan. Sebab, terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan kompetensi khusus dan sertifikasi tertentu, seperti tenaga penyusun risalah rapat dan jabatan teknis lainnya.

"Kalau ada mutasi, tentu harus mempertimbangkan kebutuhan posisi-posisi yang sifatnya spesifik. Tidak bisa sembarangan diganti karena ada persyaratan dan sertifikasi yang harus dipenuhi," tegas Ketua Komisi IV DPRD Riau tersebut.

Dalam rapat itu, sejumlah anggota DPRD juga menyampaikan kritik terhadap kondisi manajemen di Setwan. Bahkan, ada yang secara terbuka meminta Sekretaris DPRD melakukan introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai persoalan yang terjadi.

"Teman-teman menyampaikan perlunya otokritik. Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut anggota dewan, tetapi juga ratusan pegawai yang bekerja di Setwan, termasuk pihak ketiga atau vendor yang berhubungan dengan kegiatan di DPRD," ujarnya.

Tak hanya persoalan internal, DPRD Riau juga menghadapi tantangan dari sisi anggaran. Tekanan terhadap keuangan daerah disebut berdampak langsung pada sejumlah agenda kelembagaan, termasuk pelaksanaan reses anggota dewan yang belum dapat dijalankan sesuai jadwal.

Menurut Ma'mun, keterbatasan anggaran saat ini dirasakan hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya akibat perubahan pola pembagian pendapatan dari opsen pajak kendaraan bermotor.

"Memang saat ini kondisi keuangan sedang sulit. Hampir merata dirasakan oleh OPD. Namun tadi ada kabar baik, insya Allah kalau semua persiapan selesai, reses dapat dilaksanakan pada pertengahan Juli nanti," katanya.

Meski demikian, Ma'mun mengaku masih memaklumi kondisi yang dihadapi Sekwan. Ia menilai Reinaldi membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena sebelumnya bertugas di daerah dan kini harus memimpin organisasi besar dengan ratusan pegawai serta berhadapan langsung dengan dinamika politik di DPRD.

"Saya memaklumi karena beliau perlu proses penyesuaian. Namun jangan terlalu lama. Teman-teman di internal menilai persoalan yang ada sudah berlarut-larut dan perlu langkah yang lebih cepat agar kondisi kembali normal," tutupnya.

Rapat yang berlangsung tertutup tersebut diharapkan menjadi titik awal pembenahan di lingkungan Setwan DPRD Riau agar berbagai agenda kelembagaan dapat kembali berjalan optimal dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. ***