DALAM sejarah kepemimpinan di bangsa ini, banyak keteladanan dalam kepemimpinan yang ngayomi, berwibawa dan memartabatkan rakyat dan anak bangsa yang sangat berkesan kala itu. Dan semua itu punah bahkan berkebalikan dengan keadaan kini. Dengan segala kelemahannya yang mendatangkan protes dan demonstrasi, ternyata kepemimpinan waktu sangat luar biasa dan baru semakin terasa kini. Jauh sekali perbedaannya.

Banyak yang terpedaya dengan narasi bahwa zaman sudah berubah dibandingkan dengan masa lalu. Kini katanya zaman instan dan digital based society. Sebenarnya mereka itu hanya karena kurang kuat landasan berfikir filosofis yang komprehensif saja tentang rakyat, negara, budaya dan sistem keyakinan.

Mereka tidak paham hukum-hukum naturalitas dalam biologi sosial dan tidak paham mesin epistimologi dalam sistem gerak sosial dan perubahan. Hingga saat ini, kepemimpinan model dulu itulah yang masih digunakan di berbagai negara dengan jumlah penduduk besar dengan sejarah serta budaya yang kuat dan mengakar.

Salah satu yang terasa sangat hilang adalah tertib etik penyelenggara negara. Soeharto adalah orang paling bisa dibanģgakan dalam soal elegansi tertib etik bernegara. Kualifikasinya berskala dunia dalam soal notonegoro.

Bagaimana ia hadir sangat berwibawa dalam menjaga marwah negara dan kabinetnya dalam etik dan performansinya. Tidak mungkin terjadi di masa itu, anggota kabinet saling melaporkan dan menghujat di ruang publik.

Terlebih seperti yang terjadi belum lama ini, dimana salah satu Utusan Khusus Presiden, berucap tidak sepatutnya kepada seorang pedagang minuman, rakyat biasa, dalam sebuah pengajian. Apalagi dalam sistem presidensial, karena presiden berwibawa menjaga integritas kabinetnya dan menjaga komunkasi elegan dengan cabang-cabang kekuasaan dalam sistem penyelenggaraan negara.

Tentu saja hal itu bisa terjadi karena sebagai sebuah sistem keseluruhan, negara memiliki integritas eksistensialnya. Selagi perjalanan pemerintahan saat ini belum jauh, semoga Presiden Prabowo Subianto dapat memberi contoh baik dan kemudian mengingatkan kabinetnya untuk terus memahami rakyat, negara, dan budaya serta sistem keyakinan agar lebih menyatu dengan hukum naturalitas sosial agar tumbuh perasaan cinta diantara pemerintah dan rakyatnya.

Penulis: Fauzan Anyasfika (Peneliti Pusat Riset Politik BRIN). ***