TELUKKUANTAN - Kepala Desa (Kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki beban kerja yang sangat tinggi. Karena tugasnya, Kades tak kenal waktu untuk melayani masyarakat. Bahkan, ada juga yang kecelakaan saat saat bekerja.

Berangkat dari sini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau berinisiatif memberikan proteksi kepada Kades dan BPD.

"Alhamdulillah, tadi sudah ada MoU antara Kades dan BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan langkah awal untuk memberikan perlindungan sosial bagi Kades dan BPD," ujar Kajari Kuansing Jufri, SH, MH didampingi Kasi Datun Effendi Zarkasyi, SH, MH, Rabu (18/10/2017) di Aula SMAN Pintar Kuansing.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan oleh Pemerintah Daerah Kuansing yang diwakili oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Muharlius serta pejabat teras lainnya. Sementara, dari Kejari Kuansing juga hadir Kasi Intel Revendra, SH dan Kasi Pidum Wahyu Hidayat, SH serta jaksa fungsional lainnya.

Dikatakan Jufri, ada empat program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan, pertama jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Untuk Kades sendiri katanya, BPJS menawarkan dua program yakni jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

"Iurannya tidak mahal, kalau beli rokok Rp20 ribu satu bungkus, iuran BPJS Ketenagakerjaan hanya Rp12,500 setiap bulannya," kata Jufri sambil tersenyum.

Dengan adanya BPJS ketenagakerjaan ini, memberikan jaminan bagi Kades sehingga bisa lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Plt Sekda Kuansing H Muharlius, mengapresiasi Kejari Kuansing yang sudah memprakarsai kegiatan penandatanganan MoU BPJS Ketenagakerjaan dengan Kades se-Kuansing. Sehingga Kades dan BPD se-Kuansing bisa mendapatkan perlindungan penuh dalam rangka melaksanakan tugas.***