JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), Komjen (Purn) Drs Oegroseno, menyayangkan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga yang membatalkan keikutsertaan atlet di cabang olahraga tenis meja dalam Sea Games 2019 dan 2022.

Oegroseno bahkan meminta supaya Menteri Pemuda dan Olahraga menghapus kata 'Pemuda', karena dengan keputusan ini Menpora menghancurkan mimpi para atlet tenis meja.

"Mimpi pemuda dan pemudi atlet tenis meja Indonesia yang telah digembleng dalam Pelatnas oleh pelatih asal Korea dan mendapat dukungan para orang tua serta siap berjuang meraih medali di ajang Sea Games 2022 Vietnam hancur karena dibatalkan tanpa alasan yuridis yang jelas secara tiba-tiba," kata Oegroseno dalam rilis yang diterima GoRiau.com.

Menpora, lanjutnya, harus memperhatikan jiwa dan semangat heroik pemuda, bukan malah bersikap arogan dan mengambil keputusan tanpa alasan yuridis, psikologis dan sosiologis yang transparan.

"Apa salah dan dosa para atlet tenis meja Indonesia Pak menteri? Saya mendengar perintah Menpora RI dan masukkan dari Deputi 4 Kemenpora RI, Chandra Bhakti bahwa pemerintah tidak punya uang untuk mempersiapkan dan untuk mengikuti event Sea Games Vietnam 2022, karena hal tersebut disampaikan oleh tim verifikasi saat review dan rekam jejak dengan jajaran kepengurusan Cabor," jelasnya.

Tim review sudah menanyakan apakah PP PTMSI siap memberangkatkan rombongan tim dengan biaya mandiri dan biaya perorang kurang lebih Rp 60 juta perorang untuk satu hari. Dan PP PTMSI menyatakan siap memakai biaya mandiri.

Menteri, tegas Oegroseno, mestinya dapat membaca dan mendalami Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 Tentang : hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Tidak ada rumusan dalam pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa Menpora RI dapat melarang atlet dalam bertanding mengikuti kegiatan keolahragaan Sea Games dan iven Internasional lainnya.

"Tugas menteri adalah memberikan pelayanan dan kemudahan. Hilangkan slogan bahwa 'apabila masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah'," katanya.

"Karena Indonesia adalah negara hukum sesuai rumusan Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 maka PP PTMSI melihat kebijakan membatalkan atlet tenis meja merupakan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan keberadaan harkat dan martabat kemuliaan atlet," tutupnya. ***