SELATPANJANG – Kebutuhan pemenuhan gizi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti. Guna merealisasikan program tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara langsung kesiapan Sarana Pendukung Program Gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah kepulauan tersebut. Tim BPKP Provinsi Riau bersama Koordinator Wilayah (Korwil) turun meninjau infrastruktur yang ada untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung telah memenuhi standar.

Berdasarkan hasil peninjauan awal di lapangan, fasilitas yang telah dibangun dinilai cukup memadai, meski masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyebutkan bahwa progres fisik sarana tersebut hampir rampung dan tinggal menyelesaikan tahap akhir.

"Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan," terang perwakilan BPKP Provinsi Riau tersebut.

Evaluasi dan Kebutuhan Mendesak

BPKP menemukan beberapa catatan teknis dan administratif yang memerlukan tindak lanjut segera dari pemerintah daerah dan mitra. Salah satu temuan utama adalah perlunya penyesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG agar selaras dengan ketetapan Badan Gizi Nasional (BGN). Di samping itu, tim juga mendapati sarana SPPG yang belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi," rincinya.

Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Muzamil Baharudin memastikan Pemkab Kepulauan Meranti terus menjalin komunikasi intensif dengan para mitra yang terlibat. Menurutnya, pemantauan tidak hanya terfokus pada fisik bangunan, melainkan juga kelengkapan operasional di dalam unit layanan.

"Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG," papar Muzamil.

Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau memberikan tantangan tersendiri dalam meratakan fasilitas kesehatan. Namun, Muzamil menegaskan bahwa masyarakat di wilayah 3T justru merupakan kelompok sasaran yang paling membutuhkan akses layanan pemenuhan gizi ini.

"Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana," urainya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan berbagai kendala yang tersisa, termasuk persoalan skema pembayaran dan penyempurnaan fasilitas fisik sesuai rekomendasi BPKP. Ia pun meminta dukungan dari seluruh pihak agar pelayanan gizi ini bisa segera direalisasikan.

"Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti," pungkas Muzamil. ***