BANGKINANG - Belasan anggota Kelompok Tani Sungai Osang dan Kelompok Tani Bina Jaya Lestari, Desa Koto Tuo, Kecamatan XIII Koto Kampar mengadu ke DPRD Kabupaten Kampar, Senin (18/12/2017). Mereka mengadu karena kebun gambir milik mereka diduga dirusak oleh pihak perusahaan, PT Sumatera Agro Tunas Utama (PT SATU).

Pengaduan masyarakat Koto Tuo diterima Ketua Komisi I DPRD Kampar Repol. Dari masyarakat tampak hadir juga Kepala Desa Koto Tuo Zen Habibi, Ketua Kelompok Tani Syaifuddin, Kepala Desa Muara Takus, Camat XIII Koto Kampar, sejumlah ninik mamak dari XIII Koto Kampar dan pihak BPN Kampar.

Ketua Kelompok Tani Sungai Osang Syaipudin (43) yang juga merupakan mantan Kepala Desa Koto Tuo menceritakan kronogoli kejadian, dimana pada Kamis (9/11/2017) sejumlah petani telah menemukan beberapa kerusakan di kebun gambir milik akibat PT Sumatera Agro Tunas Utama. Setelah itu masyarakat menghentikan kegiatan perusahan tersebut.

Dua hari setelah kejadian itu pada hari Sabtu (11/11/2017) perwakilan kelompok tani dan perwakilan kelompok perusahan bertemu dan kelompok tani menanyakan kepada pihak perusahan. Namun pihak perusahaan menyebutkan bahwa lahan itu sudah dibeli dari H Edi, warga Ujung Batu. Masyarakat mengakui bahwa H Edi memiliki lahan di Koto Tuo tetapi bukan lahan yang digusur perusahaan.

"Tetapi berada di samping lahan kami ini dan sebagai batas ada parit gajah. Lalu kami sampaikan kepada anggota perusahaan agar menyampaikan kepada atasannya," beber pria yang akrab disapai Isai itu.

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2017 pihak perusahan kembali menambah luas pengrusakan lahan milik kelompok tani dari awalnya 15 hektare sampai dengan 30 hektare.

Masyarakat kemudian berupaya menghentikan alat berat perusahaan bekerja. Kemudian, pada tanggal 6 Desember masyarakat menemukan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengambil titik koordinat pada lahan tersebut. "Dan ternyata ini untuk izin PT Sumatera Agro Tunas Utama. Lalu kami membuat laporan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mencabut izin dari PT Sumatera Agro Tunas Utama karena ini tanah milik kami," kata Isai.

Ia juga berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan PT Sumatera Agro Tunas Utama mengganti kerugian atas pengrusakan lahan gambir milik kelompok tani. Setelah mendengarkan beberapa pihak, maka Komisi I DPRD Kampar mengeluarkan surat rekomendasi.

Ini isi rekomendasi Komisi I DPRD Kampar. Pertama, Pemda Kampar menerima baik investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kampar. Kedua, berdasarkan pengaduan dari Kelompok Tani Osang Jaya dan Kelompok Tani Bina Jaya Lestari dan masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar, maka Pemkab Kampar meninjau ulang dan menghentikan proses perizinan PT SATU.

Ketiga, meminta kepada PT SATU melalui Pemkab Kampar untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan di lapangan.

Keempat, apabila PT SATU telah mengajuhkan HGU kepada Kanwil BPN Propinsi Riau, maka diminta kepada BPN untuk menghentikan proses pengurusan HGU PT SATU.Kelima, melalui Pemkab Kampar meminta kepada PT SATU untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat Desa Koto Tuo dalam waktu yang secepatnya.

Keenam, diminta kepada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kampar, Camat XIII Koto Kampar, Camat Koto Kampar Hulu, Kepala Desa Koto Tuo, Kepala Desa Koto Tuo Barat, Kepala desa Muara Takus, Kepala Desa Binamang, Lurah Batu Bersurat dan Kepala Desa Tanjung untuk turun ke lapangan dalam memastikan batas desa dan lahan yang dimohonkan oleh PT SATU tidak berada dalam lahan perkebunan masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar. ***