PEKANBARU - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, MBA menyambangi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Selasa (23/6/2026). Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah menjelang penetapan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian, Abdillah. Ia mengapresiasi langkah wakil rakyat tersebut yang turun langsung menyelaraskan program daerah dengan kementerian terkait.

"Kehadiran Hendry Munief memudahkan kita menyusun program usulan. Banyak informasi penting dari pusat yang bisa kita selaraskan dengan kebijakan daerah. Kesepakatan hari ini akan diperjuangkan di Senayan," urai Abdillah.

Dalam diskusi, muncul sejumlah keluhan terkait kondisi industri lokal. Kepala Bidang Pengawasan Industri, Ahyu Suhendra menyoroti minimnya komitmen pelaku industri dalam memenuhi kuota Minyakita untuk wilayah Riau. Ia berharap ada pengawasan dan komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian.

Masalah lain datang dari sektor pembinaan usaha kecil. Kepala PLUT UMKM Riau, Trisiana Anum Sari memaparkan penurunan performa lembaganya akibat kebijakan penempatan pendamping yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Praktis lembaga PLUT UMKM kita saat ini tidak berjalan maksimal karena penempatan yang tidak sesuai analisis jabatan awal. Usulan penambahan PLUT baru sangat bagus untuk memperkuat pembinaan pelaku UMKM Riau," papar Trisiana.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hendry Munief memastikan semua usulan telah dicatat dan akan menjadi bekal pembahasan dengan mitra kementerian.

"Hasil diskusi tadi sudah mengidentifikasi kebutuhan mendesak sektor perindustrian dan UMKM di Riau. Kita minta dinas segera menyusun usulan resmi sebagai pegangan kita di Komisi VII nanti," tegas Hendry. ***