PASIR PENGARAIAN, GORIAU.COM - Merasa tak mendapat tanggapan serius di kantor bupati, puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) Rokan Hulu (Rohul), Riau akhirnya mengalihkan aksi unjukrasa ke DPRD Rohul, Jumat (14/2/2014), siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Para demonstran mendesak agar Pemkab Rohul serius dalam melakukan pemberantasan maksiat yang menurut mereka akhir-akhir ini marak di daerah itu. Sekaran ini, kata mereka, di Rohul banyak bermunculan kafe-kafe dan warung remang-remang.

Usai berorasi di kantor bupati, massa FPI melanjutkan aksi ke kantor DPRD Rohul. Berbeda dengan di kantor bupati, di DPRD para demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Rohul H Hasanudin Nasution. Sedangkan di kantor bupati, hanya diterima seorang Kabag.

Ketua DPRD Rohul bahkan mempersilakan massa untuk masuk ruangannya. Namun pengunjukrasa meminta untuk tetap di halaman saja kantor saja.

Menanggapi aspirasi massa FPI, Ketua DPRD Rohul Hasanuddin Nasution mengatakan, memang Rohul ini daerah strategis. Berada di jalur lintas Provinsi Riau dan Sumut, sehingga banyak yang membuka usaha, termasuk kafe dan warung remang-remang.

Namun begitu, kata Hasanuddin, DPRD Rohul komit untuk pemberatasan penyakit masyarakat (Pekat), termasuk maksiat. Buktinya pada tahun 2013, DPRD mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan Pekat sebesar Rp265 juta. Bahkan pada tahun 2014 ini naik jadi Rp385 juta.

''Kalau  memang Pemkab Rohul tidak mau atau tidak serius melakukan penertiban, maka lebih baik anggaran itu kita alihkan saja pada FPI,'' kata Hasanudin.

Pernyataan Hasanuddin ini langsung disambut pekikan takbir para demonstran. ''Allahu akbar... Allahu akbar,'' teriak massa FPI menyambut gembira pernyataan ketua DPRD Rohul.(srt)