PANGKALAN KERINCI – Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai Idulfitri 1446 H, dinamika internal partai mulai memanas. Sejumlah nama calon ketua umum bermunculan, baik dari internal maupun eksternal. Namun, sorotan tertuju pada dugaan manuver yang tidak sesuai etika organisasi.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas, menyampaikan keprihatinan terhadap proses yang dinilainya tidak kondusif. Ia menyebut adanya dugaan intimidasi oleh oknum pengurus DPP PPP asal Riau yang diduga menggalang dukungan secara tidak prosedural.

"Kami menghargai proses pemilihan ketua umum demi PPP yang lebih baik. Namun sangat disayangkan, ada oknum DPP yang melakukan tekanan dengan mengumpulkan tanda tangan dari DPC tanpa menggunakan kop surat resmi," ujar Dwi, Ahad (23/3/2025).

Menurutnya, pengumpulan tanda tangan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung salah satu calon dan mengganti Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPW PPP Riau. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan keputusan resmi partai.

"Keputusan DPP sebelumnya sudah jelas, bahwa menjelang Muktamar tidak boleh ada pergantian pengurus di semua tingkatan. Itu disepakati dalam Mukernas beberapa bulan lalu," tegasnya.

Dwi mempertanyakan sikap oknum tersebut yang dinilai tidak mengindahkan keputusan partai. "Apakah dia tidak memahami aturan atau memang sengaja mengabaikannya demi kepentingan pribadi?" sambungnya.

Lebih jauh, ia berharap ke depan kader terbaik dari Riau bisa diberi ruang dalam jajaran pengurus DPP PPP. Namun, kepercayaan itu harus dijawab dengan integritas, keadilan, dan komitmen menjaga stabilitas internal partai. ***